PDIP DPRD Sumut: Efisiensi Pemprov Jangan Sentuh Kepentingan Rakyat ()
Analisadaily.com, Medan - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Hasyim SE menegaskan bahwa langkah efisiensi anggaran yang sedang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tidak menyasar program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, efisiensi memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan hajat hidup orang banyak.
“Efisiensi boleh, tapi harus ada skala prioritas yang jelas. Jangan sampai program yang sangat dibutuhkan rakyat justru dipangkas anggarannya. Itu yang kami tekankan,” ujar Hasyim kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).
Ia menyebut bahwa masih banyak program-program lain yang bisa dievaluasi dan dijadikan sasaran efisiensi, seperti kegiatan seminar yang terlalu sering, perjalanan dinas yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik, hingga program seremonial yang hanya menghabiskan anggaran.
“Banyak kegiatan yang sebenarnya bisa dikurangi, seperti seminar-seminar yang tidak terlalu relevan, atau perjalanan dinas yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat. Hal-hal seperti itu bisa jadi sasaran efisiensi,” tegasnya.
Hasyim menegaskan bahwa program-program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial harus tetap diprioritaskan. Menurutnya, hal tersebut sangat penting demi pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah-wilayah yang masih tertinggal di Sumatera Utara.
“Kalau menyangkut pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, dan infrastruktur dasar, itu jangan disentuh. Karena itu menyangkut langsung kehidupan masyarakat. Kami di DPRD tidak akan mendukung pemangkasan anggaran untuk sektor-sektor vital seperti itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hasyim juga meminta Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk memperhatikan pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Utara. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh terpusat di satu wilayah saja, melainkan harus menyentuh semua lapisan masyarakat di 33 kabupaten/kota.
“Pemerataan pembangunan juga harus jadi perhatian utama. Jangan hanya terfokus di perkotaan. Masyarakat di daerah pinggiran juga butuh sentuhan pembangunan,” kata Hasyim.
Fraksi PDIP DPRD Sumut, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan efisiensi anggaran ini agar tidak merugikan rakyat kecil. Ia berharap Pemprovsu tetap menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan anggaran yang dijalankan.
“Kami akan awasi bersama. Prinsipnya, efisiensi itu bagus, asalkan tidak menyentuh program-program yang menyangkut kepentingan publik secara langsung. Pemerintah harus bijak dan adil dalam menetapkan skala prioritas,” tutupnya.
(NAI/NAI)
