Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para peternak mengenai strategi biosekuriti dan praktik pemeliharaan ternak yang baik di tengah wabah ASF yang masih menjadi tantangan serius bagi sektor peternakan.

Dalam sosialisasi tersebut, disampaikan empat langkah utama dalam pencegahan ASF, yakni: pertama, desinfeksi rutin – membersihkan kandang dan peralatan secara berkala. Kedua, pemantauan kesehatan – mengamati gejala seperti demam dan kehilangan nafsu makan.

Ketiga, isolasi ternak baru – mengarantina babi baru sebelum digabungkan dengan populasi lama. Keempat, pembatasan pengunjung – menerapkan protokol kesehatan dan desinfeksi pada setiap akses ke kandang.

Kegiatan ini dihadiri narasumber Drh. Ekkarat Kularbwong (Head of Customer Care Sumatra, Thailand), Yosa Telaumbanua, S.Pt., M.Pt. (Nutrition Technical Support, PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Ernawati Gulo, menjelaskan bahwa kegiatan ini didasari oleh beberapa regulasi penting, antara lain: Keputusan Menteri Pertanian RI No. 311/KPTS/PK.320/2023 tentang penetapan status penyakit ASF di Nias Barat.

Kemudian, Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2014 tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan UU No. 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

"Tujuan utama dari kegiatan ini adalah melindungi populasi ternak dari ancaman ASF, meningkatkan pemahaman peternak mengenai manajemen beternak yang baik, serta mencegah penyebaran penyakit hewan lainnya melalui penerapan biosekuriti," ujarnya.

Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu, menyampaikan apresiasi terhadap dukungan penuh dari PT Charoen Pokphand Indonesia.

"Seluruh fasilitas kegiatan ini disediakan oleh pihak swasta. Pemerintah Daerah hanya berperan sebagai fasilitator," ujar Bupati.

Beliau menambahkan bahwa program pemberdayaan peternak ke depan akan difokuskan pada keluarga miskin dan terdampak stunting.

Skema kerja sama bukan berupa hibah, melainkan pola penitipan ternak dengan dukungan fasilitas lengkap serta insentif bulanan kepada peternak. Hasil penjualan ternak akan dikelola secara profesional.

"Pemerintah Kabupaten juga tengah menyusun roadmap pemulihan dan pengembangan peternakan pasca-Paskah," ungkapnya.

Program ini mencakup pengembangan pembibitan babi serta ternak lainnya seperti ayam. Selain itu, pemerintah akan mengakses pembiayaan dari pusat dan lembaga keuangan dengan bunga rendah untuk mendukung usaha peternakan yang berkelanjutan dan profesional.

Hingga saat ini, terdapat 68 kelompok peternak di Nias Barat dengan populasi babi sebelum wabah ASF mencapai 5.675 ekor yang tersebar di delapan kecamatan.

Program pendukung lainnya juga telah dilaksanakan, seperti vaksinasi rabies di 11 desa pada 2024, dan ditargetkan menjangkau 13 desa tambahan pada 2025. (PG)

(WITA)