Menteri Perdagangan Budi Santoso atau disapa Busan dan jajarannya menerima audiensi Dewan Pengurus Nasional Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (DPN Depalindo) di Kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta, (Analisadaily/istimewa)
Analisadaily.com Jakarta-Menteri Perdagangan Budi Santoso atau disapa Busan dan jajarannya menerima audiensi Dewan Pengurus Nasional Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (DPN Depalindo) di Kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta, Selasa, (29/4/2025).
Pada kesempatan ini, Mendag didampingi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Sofwan, Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Sri Sugy Atmanto serta Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Abu Amar.
Adapun dari Depalindo, dihadiri Dr (C) Drs Hendrik H Sitompul MM (Wakil Ketua Umum), Mikhael Ardianto (Wakil Sekjend), dan Jeremia Dewanto selaku Bendahara Umum Depalindo.
Ketua Umum Depalindo, Toto Dirgantoro menyampaikan permohonan maaf kepada Mendag Busan karena berhalangan hadir pada kesempatan itu. Namun, selaku Ketua Umum dirinya telah menerima laporan resmi dari pengurus Depalindo prihal hasil audiensi tersebut.
“Kami (Depalindo) menyatakan sangat mengapresiasi Mendag Busan dan jajarannya yang responsif dalam mengakomidir masukan maupun aspirasi para pelaku usaha,” ujar Toto, Selasa (29/4).
Dia mengatakan, terdapat empat point yang bisa disimpulkan dalam pertemuan tersebut yakni; Pertama, Kemendag akan mengundang pelaku usaha eksportir yang tergabung dalam Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) dan Depalindo untuk dimintakan masukan terkait sistem logistik Indonesia.
Kedua, Mendag Busan akan menegaskan melalui regulasi berupa Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan), bahwa barang-barang ekspor yang dilakukan pemeriksaan karantina dapat dilakukam hanya jika diminta oleh negara tujuan.
Ketiga, akan disiapkan aturan (Permendag) yang mengatur sertifikasi terhadap barang ekspor dari Indonesia yang diberlakukan hanya jika negara tujuan ekspor membutuhkannya.
Keempat, Kemendag akan memediiasi antara Depalindo dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait persoalan-persoalan ekspor dan kelancaran arus barang dan logistik agar para pemilik barang dapat lebih terwakili.
“Pada kesempatan itu juga dibahas beberapa aturan yang menjadi hambatan ekspor, persoalan kelancaran logistik, penataan keberadaan depo empty kontainer, sertifikasi ekspor, hingga imbas macet total di Pelabuhan Tanjung Priok yang sangat merugikan dunia usaha beberapa waktu lalu,” ucap Toto, yang saat ini juga sebagai Sekjen DPP GPEI.
Depalindo juga mendorong agar kebijakan ekspor tidak hanya berorientasi pada peningkatan volume, tetapi juga pada daya saing logistik dan efisiensi biaya ekspor.
Pada kesempatan itu, Mendag Busan menyambut baik maksud dan tujuan Depalindo, khususnya dalam peran sebagai katalisator dan fasilitator para pelaku usaha pengguna jasa angkutan laut dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, efisien, dan kompetitif.
Kemendag mendukung visi dan misi Depalindo yang sejalan dengan program pemerintah dalam mewujudkan dan memperkuat daya saing ekspor nasional melalui perbaikan sistem logistik.
Mendag berharap, dalam konteks perdagangan internasional yang makin dinamis, Depalindo makin kuat memastikan kepentingan eksportir dan pelaku usaha nasional terakomodasi dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
(ARU/NAI)