Penonaktifan Kapolres Belawan tersebut ditengarai buntut dari pasca pembubaran tawuran yang terjadi di Tol Belmera, baru-baru ini.

"Aksi Kapolres Belawan membubarkan aksi tawuran itu sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)," tegas Saipul Bahri, Senin (5/5).

Tidak dipungkiri tawuran yang sering terjadi di wilayah Belawan itu sudah masuk dalam kategori kronis. Sebab, hampir setiap malam tawuran terjadi dan sepertinya tidak bakal ada habisnya.

“Tidak jarang juga aksi tawuran itu menimbulkan korban jiwa. Hal itu membuat masyarakat jadi takut keluar rumah, karena khawatir akan menjadi sasaran atau korban,” kata Saipul Bahri.

Kondisi seperti itu, lanjut politisi NasDem tersebut, butuh tindakan tegas dari kepolisian untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya malam hari di kawasan Belawan.

“Pihak Polres Belawan pun sudah berkali-kali mengimbau dan mengajak masyarakat menjaga kondusifitas. Tidak jarang juga, Kapolres langsung turun ke lapangan mengayomi masyarakat dengan menyampaikan imbauan dan ajakan agar menjaga kondusifitas daerah,” ungkap Saipul Bahri asal Dapil II, salah satunya Medan Belawan itu.

Jadi, lanjutnya, tindakan Kapolres Belawan saat membubarkan aksi tawuran beberapa waktu lalu di Tol Belmera sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Sayangnya, efek dari menindak aksi tawuran tersebut beredar informasi Kapolres Belawan dinon-aktifkan dari jabatannya. "Kita berharap, Kapolda Sumut bisa mempertimbangkannya," pinta Saipul lagi.

Kita tidak mencampuri internal institusi. Namun, sambung Sekretaris Fraksi NasDem tersebut, Selaku warga wilayah Medan bagian utara, tidak salah kiranya berharap agar Kapolres Belawan tidak dinon-aktifkan dari jabatannya.

"Selama ini, beliau dikenal bergaul dan turun ke lapangan memantau wilayahnya. Ini dilakukan untuk memastikan wilayah yang di pimpinnya tetap kondusif,” pungkas Saipul. (mc)

(RZD)