Ketua KNPI Sumut Dukung Penonaktifan Kapolres Pelabuhan Belawan oleh Kapolda

Ketua KNPI Sumut Dukung Penonaktifan Kapolres Pelabuhan Belawan oleh Kapolda
Ketua KNPI Sumut Dukung Penonaktifan Kapolres Pelabuhan Belawan oleh Kapolda (Analisadaily/Istimewa)

Analisadaily.com, Medan - Ketua terpilih DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara, Aldi Syahputra Siregar, memberikan dukungan penuh kepada Kapolda Sumatera Utara, Irjen. Pol. Whisnu Hermawan Februanto, terkait keputusan menonaktifkan Kapolres Pelabuhan Belawan.

Langkah ini diambil setelah insiden penembakan seorang remaja yang diduga terlibat tawuran di Jalan Tol Balmera pada 4 Mei 2025.

Aldi menilai tindakan Kapolda merupakan upaya nyata untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas di dalam institusi kepolisian.

"Diperlukan langkah konkret agar tidak terjadi kecurigaan terhadap institusi kepolisian. Ini penting untuk memastikan proses pengungkapan kebenaran dapat dilakukan secara objektif dan menghasilkan fakta yang sebenar-benarnya," ujarnya, Kamis (8/5).

Lebih lanjut, Aldi menjelaskan bahwa penonaktifan Kapolres bukanlah bentuk penghindaran tanggung jawab dari Kapolda, melainkan sebagai wujud profesionalisme dan komitmen dalam menegakkan keadilan.

"Keputusan ini mencerminkan objektivitas dalam merespons perhatian publik. Kami percaya bahwa langkah ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek secara matang," tambahnya.

Aldi juga menyatakan bahwa penonaktifan bukan berarti Kapolres Pelabuhan Belawan sudah terbukti bersalah.

"Ini adalah langkah yang diperlukan sampai proses penyelidikan selesai," tegasnya.

Ketika ditanya mengenai dugaan penembakan oleh Kapolres tersebut, Aldi menekankan pentingnya menyelesaikan kejahatan dan kerusuhan yang meresahkan masyarakat.

"Kita berharap Polri tetap berani mengambil tindakan tegas terhadap masyarakat yang terlibat tawuran, mengingat sudah banyak anggota Polri yang menjadi korban," ujarnya.

Aldi menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas sambil menunggu proses penyelidikan berlangsung.

"Mari kita sama-sama menunggu hingga kebenaran terungkap sepenuhnya," pungkasnya.

Langkah proaktif ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi institusi lain dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

(JW/RZD)

Baca Juga

Rekomendasi