"Kita prihatin dengan kondisi masyarakat yang terjerat pinjol. Yang paling menyedihkan lagi, kadang masyarakat tidak tahu kalau sudah terjerat pinjol saking banyaknya aplikasi ini bersliweran melalui gadget atau handphone. Begitu diklik, langsung dapat. Tak disangka, pinjaman 500 ribu, tagihannya bisa berkali lipat," kata Sri Rezeki yang duduk di Komisi III DPRD di Medan, Senin (12/5).

Meski pemerintah sudah banyak menutup situs-situs pinjol ilegal, namun sampai sekarang penyedia layanan pinjaman dengan bunga tak masuk akal itu masih terus menjamur.

Menurut politisi PKS itu, perlu komitmen pemerintah dalam menyelesaikan masalah pinjol yang telah merugikan masyarakat dan negara. Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menjadi ajang manfaat bagi para fasilitator pinjol ilegal. Karena jika dibiarkan praktik pinjol akan semakin meluas dan dapat mengancam para kalangan anak muda untuk terjerat hutang dan judi online (judol).

"Pemerintah harus komit memberantas pinjol. Lalu, mudahkan masyarakat untuk mendapat akses pinjaman atau kredit lunak sehingga mereka tidak terjerat hutang yang menumpuk," tegasnya, kemudian menyarankan pemerintah untuk membentuk satgas guna menonaktifkan akun akun tidak jelas.

Termasuk judi online (judol) dan saham. Selain itu juga harus ada program sosialisasi tentang dampak dari hal tersebut sehingga masyarakat terhindar dari pinjol dan judol.

"Kita juga minta pemerintah memberikan perlindungan hukum untuk korban pinjol ilegal. Pemerintah juga harus memberikan bantuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat meningkatkan ekonominya dengan menciptakan alternatif pembiayaan yang legal dan terjangkau bagi masyarakat," jelasnya.

Dalam hal ini, lanjutnya, butuh komitmen semua pihak untuk ikut andil memberantas pinjol dan judol.

“Ini menjadi tugas bersama agar anak-anak muda sebagai generasi penerus bangsa terlepas dari aktivitas pinjol maupun judol," pungkasnya. (mc)

(RZD)