Ketua Komisi D DPRD Sumut Desak PT KIM Tangani Keluhan Warga (analisadalily/zulnaidi)
Analisadaily.com, Medan - Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani , mendesak manajemen PT Kawasan Industri Medan (KIM) agar segera menangani masalah yang menjadi keluhan warga terkait adanya dugaan aliran limbah yang mengalir di drainase. Soalnya, aliran limbah itu berbau busuk dan menyebabkan rentan banjir.
Timbul menerima keluhan warga di kawasan Jalan Rawe Raya, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan.Desakan tersebut disampaikan menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang mengaku terganggu oleh bau tidak sedap serta genangan air saat hujan turun. Genangan tersebut kerap meluap hingga menutupi badan jalan, sehingga mengganggu aktivitas warga dan menimbulkan keresahan.
"Kondisi ini sudah berlangsung lama. Kami menerima laporan dari masyarakat bahwa saat hujan, air cepat meluap dan menimbulkan bau menyengat. Warga menduga hal ini disebabkan oleh aliran limbah dari PT KIM yang mengalir ke kawasan mereka," ujar Timbul kepada wartawan, Rabu (14/5/2025).
Ia menegaskan, jika benar limbah dari PT KIM menjadi penyebab utama permasalahan tersebut, maka pihak perusahaan harus segera melakukan tindakan perbaikan. "Kalau ini benar dari PT KIM, maka harus segera dibenahi. Jangan sampai keberadaan industri justru merugikan masyarakat dan merusak lingkungan," tegasnya.
Timbul juga mengakui adanya kemungkinan endapan limbah yang menjadi faktor penyumbatan aliran air. Namun menurutnya, hal itu tetap harus ditangani sesegera mungkin agar tidak mengganggu kehidupan masyarakat.
"Pada prinsipnya, kami mendukung investasi di Sumatera Utara. Tapi investasi itu harus sejalan dengan prinsip ramah lingkungan. Jangan sampai kita menerima investasi yang justru membawa kerugian lebih besar," katanya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Sumut berencana turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi yang dikeluhkan masyarakat. "Kami akan agendakan kunjungan ke lokasi untuk melihat langsung kondisi di sana. Jika temuan di lapangan sesuai dengan keluhan warga, maka PT KIM harus segera menyelesaikannya," pungkasnya.
(NAI/NAI)