Menurutnya, inovasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menutupi defisit anggaran yang masih membayangi Sumut. Ia berharap setiap instansi terkait mulai fokus menggali potensi-potensi yang ada agar bisa menyumbang pemasukan signifikan bagi daerah.

"Jangan terus mengandalkan pola lama. Kami berharap ada terobosan nyata dari Bapenda, BUMD, dan biro-biro seperti Biro Umum dan Biro Perekonomian untuk meningkatkan pendapatan. Kalau tidak ada langkah progresif, defisit ini akan terus mengganggu kinerja dan pembangunan daerah," tegas Ajie.

Ajie juga menyinggung hasil kunjungan kerja DPRD Sumut ke Provinsi Jawa Timur baru-baru ini, yang dinilainya berhasil mengelola BUMD secara produktif. Di sana, seluruh BUMD mampu mencetak surplus pendapatan lebih dari 100% dari target yang ditetapkan. Bahkan pada tahun 2024, capaian mereka mencapai 106%.

"Padahal mereka juga menghadapi tantangan dengan adanya aturan baru pembagian pajak kendaraan bermotor antara provinsi dan kabupaten/kota. Meski target diturunkan, pada triwulan pertama saja mereka sudah mencapai 38% dari target. Ini karena mereka aktif menggali potensi pajak dari berbagai sektor," jelasnya.

Ajie juga mengapresiasi inovasi Jawa Timur dalam memberikan insentif bagi pembayar pajak cepat. "Di sana, pembayar pajak yang taat diberi kesempatan ikut undian umrah. Setiap semester, 50 orang diberangkatkan, didampingi ASN dari OPD yang berhasil mencapai surplus. Ini contoh inovasi yang bisa kita tiru," tambahnya.

Terkait rapat dengan Kepala Biro Umum yang baru, Ajie menyebutkan adanya komitmen dari biro tersebut untuk memperbaiki kinerja. “Tahun lalu target pendapatan hanya tercapai 80%. Sekarang kepala biro yang baru berjanji akan memenuhi target tahun ini,” ungkapnya.

Sementara itu, PT Dirga Surya juga menjadi sorotan dalam rapat tersebut. Ajie menyoroti banyaknya aset yang diserahkan kepada pihak ketiga namun belum memberikan manfaat optimal bagi Pemprov.

"Seperti aset yang dikerjasamakan dengan Siloam dan Lippo Group, termasuk kos-kosan milik PUPR di kawasan Sei Mangkr yang dikelola pihak ketiga, tapi hasilnya untuk provinsi hanya 15%. Ini tidak ideal," kritiknya.

Ajie juga menyinggung mesin penggilingan padi di Kabupaten Serdang Bedagai yang dibangun pemerintah tapi sampai sekarang belum beroperasi. "Itu aset yang seharusnya bisa mendongkrak PAD, tapi justru terbengkalai. Ini tanggung jawab Dirga Surya," tutupnya.

(NAI/DEL)