"Kabupaten Langkat terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan guna memperkuat sistem pencegahan korupsi dan efisiensi anggaran,” ujar Afandin, saat mengikuti Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi (Rakor dan Monev) Tindak Lanjut Perubahan APBD 2025 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Zoom Meeting, di ruang Langkat Command Center (LCC), kantor Bupati Langkat, Senin (19/5/2025).

Pria yang akrab dipanggil bang Ondim ini juga menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat siap mendukung implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam pengelolaan anggaran yang efisien.

"Ada tiga langkah strategis yang akan dilakukan yakni melakukan rekonstruksi ulang pagu anggaran, memprioritaskan kegiatan strategis yang berdampak langsung pada masyarakat dan melakukan realokasi anggaran untuk mendukung kebijakan efisiensi pemerintahan," ungkap Afandin.

Kegiatan yang digelar KPK tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka memastikan sistem tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan tersebut Bupati Langkat, juga didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Amril, Inspektur Kabupaten Langkat Hermansyah serta para Kepala Perangkat Daerah lainnya.

Dalam forum tersebut, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Uding Juharudin, menyampaikan pentingnya penyesuaian anggaran daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Uding juga menekankan bahwa efisiensi merupakan urgensi utama yang harus direspons cepat oleh Pemerintah Daerah.

“Efisiensi ini menjadi urgensi bagi pemerintah daerah agar semaksimal mungkin mengalokasikan dan menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya,” ujar Uding.

(WITA)