Wacana pemaksaan komisi 10% dan reklasifikasi mitra menjadi pegawai tetap bukan hanya berisiko - namun bisa menghentikan denyut ekonomi digital Indonesia. Menyikapi hal ini, Modantara menegaskan posisi industri secara lugas, adil, dan berbasis kepentingan jangka panjang: Niat baik tidak boleh berubah menjadi krisis baru.

“Kami memahami keresahan mitra, namun solusi harus berpijak pada realitas ekonomi bukan sekadar wacana politik,” ujar Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha.

“Ekosistem ini terbukti jadi bantalan sosial saat krisis, oleh karenanya kebijakan yang mengaturnya harus berpijak pada data dan mempertimbangan dampak jangka panjang.”

1. Komisi 10% Bukan Solusi Universal

"Komisi tidak bisa diseragamkan seperti tarif parkir. Industri ini bergerak dinamis dan bertumbuh tanpa aturan yang kaku dan seragam."

Batasan atas 10% komisi platform akan memaksa beberapa platform untuk mengubah model bisnisnya secara sangat signifikan dan mendadak. Wacana ini terdengar sederhana namun efeknya bisa kompleks, sistemik, dan mengancam kestabilan ekonomi.

Setiap platform memiliki model bisnis yang berbeda dengan tawaran komisi yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan segmentasi layanan, target pasar, inovasi teknologi, dan kebutuhan mitra. Sehingga mitra memiliki pilihan untuk memilih layanan dengan platform fee sesuai kebutuhan tanpa harus memaksa penyeragaman.

Pemaksaan komisi tunggal dapat:

• Menghambat inovasi layanan dan program pemberdayaan mitra
• Mengancam keberlangsungan layanan, khususnya di area dengan margin rendah
• Mendorong efisiensi berlebihan yang berdampak ke kualitas pelayanan konsumen

2. Reklasifikasi Mitra = Hilangnya Pekerjaan

“Ketika niat melindungi justru membuat jutaan mitra kehilangan akses kerja fleksibel, kita perlu berhenti dan bertanya: siapa sebenarnya yang terlindungi?"

Gagasan menjadikan seluruh mitra pengemudi sebagai karyawan tetap mungkin terdengar mulia, tapi realita di lapangan berkata lain. Jika skema reklasifikasi mitra diberlakukan, data menunjukkan lebih dari 1,4 juta pekerjaan bisa hilang, dan PDB Indonesia berisiko turun hingga 5,5%(Svara Institute, 2023) Berdasarkan kajian dan pengalaman Internasional, pengubahan status mitra menjadi karyawan penuh waktu secara massal berpotensi:

• Menghapus 70–90% lapangan kerja di sektor ini (Svara Institute, 2023).
• Menurunkan PDB hingga Rp 178 triliun, dengan potensi 1,4 juta orang kehilangan penghasilan.
• Mengakibatkan kenaikan harga layanan hingga 30%, (terjadi di Inggris dan Spanyol).
• Memukul keras UMKM yang sangat tergantung pada pengantaran instan.

3. Penyesuaian Tarif: Harus Adil, Realistis, dan Berbasis Data, Bukan Tekanan

"Kita harus memperhatikan biaya operasional dan taraf hidup mitra, namun tarif yang terlalu tinggi akan menurunkan minat konsumen, percuma tarif yang tinggi namun yang beli tidak ada.”

Modantara mendukung peningkatan kesejahteraan mitra, keberadaan mitra yang sejahtera akan menopang perkembangan industri yang sehat, namun dalam setiap kebijakan yang dibuat, sudah seharusnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

• Daya beli konsumen di berbagai daerah
• Variasi biaya operasional kendaraan dan kondisi daerah
• Potensi pengurangan layanan di wilayah non-komersial jika tarif dipaksakan terlalu tinggi

4. Regulasi Tarif Pengantaran Makanan dan Barang Jangan Disamakan

“Cara kerja, kecepatan, dan fungsi pengiriman ODS dengan logistik konvensional sangat berbeda, menyeragamkan tarif akan membatasi inovasi dan membunuh industri perlahan.”

Sektor pengantaran barang dan makanan berbasis digital (On-Demand Service/ODS) tumbuh di luar kerangka regulasi yang sudah tidak relevan. Saat ini, layanan ini masih berada di bawah payung UU Pos No. 38/2009, sebuah regulasi yang disusun untuk era logistik konvensional — bukan untuk layanan cepat, dinamis, dan berbasis aplikasi seperti sekarang.

• Modantara mendorong peninjauan ulang ekosistem regulasi secara menyeluruh, termasuk kejelasan lintas kementerian dan lembaga yang berwenang.
• Regulasi tarif harus mengakui kenyataan bahwa ODS beroperasi dengan skema kendaraan dan jenis layanan yang beragam - dari sepeda motor hingga van logistik, dengan kompleksitas waktu dan jarak, serta permintaan yang sangat fluktuatif.

5. Pendapatan Minimum: Baik di Atas Kertas, Berisiko di Lapangan

Modantara menghargai semangat untuk meningkatkan kesejahteraan mitra. Namun pemberlakuan pendapatan minimum (misalnya setara UMR) tanpa mempertimbangkan dinamika pasar digital berisiko besar:

• Platform akan terpaksa membatasi rekrutmen mitra baru, bahkan mungkin mengurangi jumlah mitra aktif saat ini.
• Biaya layanan akan terpaksa naik, membuat pelanggan enggan menggunakan layanan - terutama di daerah dan kota terpencil
• Platform berpotensi meninggalkan wilayah operasi yang dianggap tidak ekonomis, memperlebar ketimpangan layanan antar daerah.

Alih-alih pendekatan seragam, Modantara mendukung pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif, seperti:

• Akses pembiayaan ringan melalui skema UMKM.
• Insentif bebas parkir, pembebasan PPN dan bea masuk onderdil kendaraan.
• Optimalisasi perlindungan sosial lewat BPJS dan pelatihan wirausaha.

Dampak Ekonomi Kebijakan Reklasifikasi Mitra Platform Menjadi Karyawan

Pemaksaan kebijakan ketenagakerjaan (seperti reklasifikasi mitra menjadi karyawan platform atau memaksakan pemberian manfaat setara karyawan) pada sektor mobilitas dan pengantaran digital dapat memberikan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia, termasuk menurunnya pendapatan jutaan UMKM yang bergantung pada platform digital serta meningkatnya pengangguran.

Kebijakan ini akan menghilangkan kemampuan platform digital sebagai bantalan ekonomi nasional. Efek domino dari kebijakan ini termasuk memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, menimbulkan gejolak sosial politik, dan turunnya kepercayaan investor baik dalam maupun luar negeri, terutama di masa perekonomian dunia yang menantang saat ini.

Saat ini Industri ojol, taksol, dan kurier online (kurol) berkontribusi sebesar 2% PDB (ITB, 2023). Perubahan status menjadi karyawan akan mengakibatkan:

• Hanya sebagian kecil dari mitra pengemudi yang bisa terserap (diperkirakan hanya 10-30% mitra yang terserap, atau 70-90% tidak memiliki pekerjaan).
• Penurunan aktivitas ekonomi digital yang berujung pada penurunan PDB sebesar 5.5% dan 1.4 juta orang kehilangan pekerjaan (Svara, 2023).
• Dampak total pada perekonomian Indonesia bisa mencapai sekitar Rp 178 triliun, yang mencakup efek lanjutan di sektor lain.

Dampak Ekonomi Langsung:

• Pelanggan Kehilangan Akses

. Konsumen yang mengandalkan delivery karena keterbatasan mobilitas (misalnya orang tua,penyandang disabilitas, atau mereka yang tinggal jauh dari pusat kota) akan sangat terdampak.

. Jika layanan delivery mencakup makanan, obat-obatan, atau kebutuhan pokok, maka risiko krisis logistik bisa meningkat, apalagi di daerah terpencil atau saat ada bencana/krisis.

• Penurunan Pendapatan

. Banyak UMKM menggunakan layanan pengantaran dan mobilitas digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas dari sekedar area mereka beroperasi. Tanpa platform, bisnis mereka bisa stagnan atau bahkan rugi.

. Dengan adanya reklasifikasi mitra sebagai pegawai, ada potensi untuk menekan platform pengantaran digital untuk menaikan harga yang dibebankan kepada pengguna layanan. Ini dapat berdampak pada naiknya beban operasional yang lebih besar bagi pengguna terutama UMKM.

. Bisnis yang sangat bergantung pada pengantaran digital seperti restoran, supermarket, apotek, dan e-commerce akan mengalami penurunan penjualan drastis.

. UMKM yang tidak punya outlet fisik kuat atau tidak punya banyak pelanggan setia akan lebih terdampak:

• Restoran yang hanya beroperasi secara online akan kehilangan jalur utama penjualan dan hanya dapat bergantung pada area penjualan dimana outlet fisik berada.
• Shopee, Tokopedia, dan e-commerce lainnya juga bekerja sama dengan layanan kurir instan. Penurunan layanan bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan, dan berdampak pada berkurangnya omzet penjualan.

Efek Sosial dan Tenaga Kerja

• Ribuan mitra pengemudi kehilangan penghasilan atau pekerjaan, karena serapan tenaga kerja pasti mengalami recruitment barrier, dan hanya sebagian kecil dari mitra pengemudi yang ada sekarang yang bisa terserap (diperkirakan hanya 10-30% yang terserap, atau terjadi penurunan sebesar 70-90%).
• Ini berarti potensi lonjakan pengangguran informal di kota besar, dan menambah beban negara.
• Turunnya penghasilan driver bisa menurunkan daya beli, yang mempengaruhi sektor lain seperti makanan, kebutuhan pokok, dan layanan finansial (misalnya cicilan motor atau pinjaman online).

Efek Domino (Multiplier Effect):

• Berdasarkan riset dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Tenggara Strategics, pada tahun 2019, kontribusi industri mobilitas dan pengantaran digital terhadap perekonomian Indonesia mencapai Rp 127 triliun.
• Setiap peningkatan sebesar 10 persen pada jumlah mitra pengemudi, secara signifikan akan berkontribusi pada peningkatan tenaga kerja di industri mikro dan kecil sebesar 3,93 persen.

. Diperkirakan Industri ini menaungi lebih dari 1.5 juta UMKM dan perubahan status menjadi karyawan berpotensi mengakibatkan 1,4 juta orang kehilangan kesempatan pendapatan, dan penurunan aktivitas ekonomi digital yang berujung pada penurunan PDB sebesar 5,5% (Svara Institute, 2023).

• Jika layanan delivery berkurang drastis hingga 70-90%, dampak ekonominya dapat dihitung berdasarkan kontribusi sektor tersebut (lebih dari 89 triliun).
• Jika kita menggunakan multiplier ekonomi yang sering digunakan untuk perhitungan sektor jasa (umumnya antara 1,5 hingga 2,5), maka kita bisa memperkirakan efek ekonomi lebih lanjut. Misalnya, jika multiplier rata-rata = 2, maka 89 triliun × 2 = 178 triliun. Artinya, dampak total pada perekonomian Indonesia bisa mencapai sekitar Rp 178 triliun, yangmencakup efek lanjutan di sektor lain, seperti:

. UMKM yang bergantung pada pengiriman cepat.

. Ekonomi digital dan jasa logistik lain.

. Kehilangan pendapatan bagi pekerja di sektor terkait, yang berkurang daya belinya, yang selanjutnya berdampak pada konsumerisme dan sektor ritel.

• Peran besar sektor pengantaran digital dalam ekonomi Indonesia juga dapat menimbulkan efek samping makro yang lebih besar jika operasionalnya tiba-tiba terganggu, yakni:

. Investasi di Indonesia turun dikarenakan hilangnya kepercayaan investor dalam dan luar negeri.

. Penerimaan pajak negara menurun.

. Gejolak sosial politik dikarenakan kondisi ekonomi yang rentan; dapat berujung pada ketidakstabilan keamanan nasional.

(JW/RZD)