Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 mengenai optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, I Nyoman Suarjaya, menyampaikan hal ini dalam audiensi dengan para kepala daerah. Ia menjelaskan pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai perlindungan terhadap risiko kerja.

Dia juga menerangkan lima program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Program-program tersebut berperan penting dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat serta mendorong produktivitas untuk mencapai kemandirian ekonomi," jelas Nyoman, Sabtu (24/5).

Ia melaporkan bahwa tingkat perlindungan tenaga kerja di wilayah Sumbagut pada tahun 2024 tercapai 32,73 persen untuk Aceh dan 49,35 persen untuk Sumatera Utara. Angka ini mencakup pekerja penerima upah (PU), bukan penerima upah (BPU), dan pekerja migran Indonesia (PMI), dengan tren yang meningkat setiap tahunnya.

Dukungan dari pemerintah daerah dianggap sangat penting dalam meningkatkan akuisisi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk upaya kolaborasi dalam menerbitkan regulasi yang mewajibkan seluruh pekerja mendapat perlindungan.

Dukungan dari Para Kepala Daerah

Tapanuli Tengah: Bupati Masinton Pasaribu, dalam audiensi pada 29 April 2025, menegaskan pentingnya perlindungan ketenagakerjaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan berjanji akan mendorong pelaku usaha untuk menjadi peserta BPJS.

Sibolga: Walikota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, menyatakan komitmennya dalam meningkatkan perlindungan jaminan sosial, termasuk memberikan JHT kepada 200 penerima bantuan iuran.

Humbang Hasundutan: Bupati Dr. Oloan P Nababan menyatakan komitmennya untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Jamsostek akibat rendahnya coverage.

Toba: Bupati Effendi Sintong menggarisbawahi pentingnya pembenahan data agar manfaat perlindungan sosial mengenai kelompok masyarakat yang tepat dapat diterapkan, dengan target melindungi 77.000 pekerja di tahun ini.

Tapanuli Utara: Wakil Bupati Dr. Deni Lumbantoruan menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat, terutama petani, adalah fokus utama dan mengharapkan dukungan untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja.

Nyoman Suarjaya juga mengingatkan bahwa jaminan sosial diatur dalam UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas jaminan sosial serta mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

Dengan komitmen dari BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah, diharapkan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Kawasan Tapanuli dapat terwujud dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

(JW/RZD)