Ketua Aliansi Gerak Tutup TPL, Anggiat Sinaga dalam orasinya meminta Bupati dan DPRD Taput berkomitmen untuk mendukung penutupan operasional PT. TPL.

"Hentikan segera segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan petani di tanah batak," ujarnya.

Pihaknya juga meminta pengembalian seluruh tanah adat yang telah dirampas oleh PT TPL kepada pemiliknya yang sah masyarakat adat.

Mengesahkan undang-undang masyarakat adat ditingkatkan nasional sebagai bentuk pengakuan formal atas hak-hak kolektif masyarakat. Menghentikan seluruh bentuk perusakan hutan dan ekosistem di kawasan Danau Toba. Hutan bukan untuk ditebang tapi dijaga untuk generasi mendatang.

Mengesahkan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Provinsi Sumatera Utara. Pemda tidak boleh terus menjadi perpanjangan tangan modal.

"Mendesak ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara untuk menepati janji politiknya membentuk panitia khusus (Pansus) tutup TPL. Janji politik adalah hutang kepada masyarakat," tandasnya.

Usai menyampaikan aspirasinya, massa diterima oleh sejumlah anggota DPRD Taput.

Anggota DPRD Taput, Sahat Sibarani mendukung penuh aspirasi Aliansi Masyarakat Gerak Tutup TPL.

Pihaknya pun mengundang 20 orang perwakilan massa untuk melakukan pertemuan dan berbicara dengan sejumlah anggota DPRD untuk mengatur strategi bagaimana upaya penutupan TPL.

"Kami mengundang perwakilan massa 20 orang agar kita bisa bicara, mengatur strategi. Demo memang oke, tapi banyak strategi lain yang harus kita lakukan untuk melengkapi perjuangan ini," katanya.

"Oleh karena itu kami mengundang teman-teman perwakilan aliansi masyarakat agar kita bicarakan lagi strategi bagaimana cara dan upaya kita dari Taput untuk menutup TPL ini. Tutup TPL," tambahnya.

Selanjutnya perwakilan massa pun melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPRD Taput di Aula Gedung Dewan selama beberapa jam.

(CAN/RZD)