Buntut Unjukrasa, Pemkab Deliserdang dan Alwasliyah Saling Lapor Polisi

Buntut Unjukrasa, Pemkab Deliserdang dan Alwasliyah Saling Lapor Polisi
Buntut Unjukrasa, Pemkab Deliserdang dan Alwasliyah Saling Lapor Polisi (Analisadaily/Rinto Sustono)

Analisadaily.com, Lubukpakam - Aksi unjukrasa ribuan massa Alwasliyah di Kantor Bupati Deliserdang, Lubukpakam pada Senin (26/5) kini berbuntut panjang dan memperuncing konflik antara Pemkab Deliserdang dan Ormas (organisasi kemasyarakatan) Al Jamiyatul Wasliyah (Alwasliyah).

Bahkan kini, kedua pihak saling melapor ke polisi. Pemkab Deliserdang resmi melaporkan aksi perusakan pagar ke Polres Deliserdang pada Selasa (27/5). Dengan bukti nomor STTLP/B/521/V/2025/SPKT/Polresta Deliserdang/Polda Sumut.

Sebaliknya, tujuh organisasi unsur Alwashliyah Sumatera Utara segera melaporkan Wabup Lom Lom Suwondo ke Polda Sumut atas pernyataannya yang dinilai provokatif dan dapat memicu perpecahan serta permusuhan antarormas beragama di Sumut.

Diketahui, saat menenangkan aksi massa terkait penyelamatan aset Alwashliyah di Petumbukan, Kecamatan Galang kemarin, Lom Lom yang memegang pengeras suara berkali-kali menyatakan, “Ini adalah kabupaten Nahdliyin. Kalau Saudara-saudara kader Alwashliyah…, silakan baca, ini adalah kabupaten Nahdliyin. Kalau Saudara-saudara bergerilya seperti ini, Saudara bukan kader Alwashliyah, Saudara provokasi,” serunya.

Terkait laporan di Polresta Deliserdang yang diterima Kanit III SPKT Iptu Nelson JB Hutabarat, dilaporkan oleh seorang ASN dari Bagian Umum Pemkab Deliserdang, M Ardiansyah. Kasat Reskrim Kompol Rizqi Akbar membenarkan adanya laporan tersebut.

Sementara Plt Kabag Umum Beni Haryanto Tambunan mengakui jika M Ardiansyah adalah anggotanya yang melaporkan adanya peristiwa perusakan pagar kompleks kantor bupati saat unjukrasa berlangsung.

Perusakan terjadi akibat massa tidak kunjung ditemui Bupati Asri Ludin Tambunan (Aci). Diawali dengan aksi dorong-mendorong dengan Satpol PP. Salah seorang yang dianggap provokator sempat diamankan Satpol PP. Namun agar suasana tidak kaos, Wakapolres Deliserdang AKBP Juliani Prihatin yang mengetahui hal itu, meminta Satpol PP kembali melepaskan orang tersebut.

Juliani juga meminta agar Satpol PP tidak terpancing. Sementara kepada massa unjukrasa, dia mengimbau agar tetap menjaga kondusivitas dan berjanji mengupayakan agar Bupati Aci bersedia menemui massa.

Tak lama berselang, Bupati Aci dan Wabup Lom Lom didampingi Kapolresta Kombes Pol Hendria Lesmana pun menemui massa. Bupati menawarkan berdialog di ruangan, karena dia menilai tidak efektif jika harus menjelaskan di keramaian.

Usai menyampaikan hal itu, Bupati Aci meninggalkan massa. Sedangkan Wabup Lom Lom masih bertahan di dekat kerumunan massa didampingi Inspektur Daerah Edwin Nasution, Kadis Pendidikan Yudi Hilmawan, Kaban Kesbangpol ZA Hutagalung, dan lainnya.

Saat menenangkan massa itulah, Lom Lom menyampaikan pernyataan yang dianggap memicu perpecahan antarumat di Deliserdang.

Pernyataan Lom Lom yang kemudian viral itu, menurut Ketua Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Alwashliyah (HIMMAH) Sumut Kamaludin Nazuli Siregar kepada wartawan, Selasa (27/5), berpotensi memecah belah umat dan menciptakan ketegangan antarormas.

Kamal juga menyesalkan pernyataan Lom Lom yang tidak arif itu. “Sikapnya tidak mencerminkan pemimpin, tetapi lebih seperti preman. Dia bukannya meredam emosi masa, tetapi malah semakin memperkeruh suasana. Narasi yang disampaikannya di hadapan masa, sangat provokatif,” ujarnya.

Karena itu, tujuh organisasi unsur Alwashliyah akan segera melaporkan Wabup Lom Lom ke Polda Sumut da mendesak aparat mengambil langkah hukum dan menindak tegas tindakan wabup yang dinilai tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin.

Selaku Koordinator Aksi, Kamal menyebut akan hadir beramai-ramai ke Mapoldasu dan berharap diterima langsung Kapolda Sumut. Sebab menurutnya, hal itu penting dilakukan agar kondusivitas kamtibmas di Sumut tetap terjaga.

Koordinator Lapangan M Amril Harahap menimpali, akibat narasi Wabup Lom Lom menyebabkan potensi konflik semakin membesar. Jika hal itu tidak ditindak tegas, mereka akan kembali dengan jumlah lebih besar memggeruduk kantor bupati dan Mapoldasu.

Baca Juga

Rekomendasi