Menurutnya, perhatian gubernur terhadap permasalahan tersebut menjadi bukti bahwa beliau (Bobby Afif Nasution-red) sangat peduli terhadap sektor ketahanan pangan, khususnya di Kabupaten Batubara. Karena, dengan memperbaiki kerusakan sejumlah bendungan merupakan bentuk keberpihakan nyata terhadap masyarakat tani.

“Langkah cepat yang diambil Gubernur Sumut patut diapresiasi. Beliau langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi beberapa bendungan yang rusak di Batubara, dan secara langsung memutuskan agar perbaikannya dilakukan tahun anggaran 2025 melalui PAPBD. Ini respons yang konkret dan patut kita dukung bersama,” ujar Yahdi Khoir kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).

Yahdi menjelaskan bahwa kerusakan pada beberapa bendungan di wilayah Batubara selama ini telah mengganggu sistem irigasi, yang berimbas pada penurunan produktivitas lahan pertanian. Ia menekankan bahwa perbaikan bendungan tersebut akan memberi dampak positif terhadap sekitar 10.065 hektare lahan pertanian, yang tersebar di lima daerah irigasi strategis.

Rencana perbaikan bendungan tersebut, tambahnya, akan didanai dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) tahun 2025, dengan estimasi anggaran mencapai Rp20 miliar. Pekerjaan infrastruktur ini akan dilakukan melalui skema multi years, mengingat cakupan kerusakan yang cukup luas dan kompleks.

“Perbaikannya tidak bisa dilakukan dalam satu tahun anggaran. Karena itu, sistem multi years dipilih agar pekerjaan bisa berjalan berkelanjutan dan optimal,” jelas Yahdi.

Yahdi merinci, lima daerah irigasi yang sangat bergantung pada keberadaan dua bendungan utama—Bendung Tanjung Muda dan Bendung Dalu-Dalu. Kelima daerah irigasi tersebut tersebar di tiga kecamatan, yakni Air Putih, Sei Suka, dan Medang Deras.

Untuk Bendung Tanjung Muda, wilayah irigasi yang terdampak adalah daerah Irigasi Tanjung Muda seluas 1.160 hektar, daerah Irigasi Perkotaan 3 seluas 3.350 hektare dan daerah Irigasi Simodong seluas 2.650 hektare. Sementara itu, Bendung Dalu-Dalu mengairi daerah Irigasi Cinta Damai dan Cinta Maju dengan luas sekitar 1.460 hektare, daerah Irigasi Purwodadi yang mencakup lebih dari 1.000 hektare.

"Beberapa dari sistem irigasi tersebut berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sedangkan daerah irigasi yang luasnya melebihi 3.000 hektare, seperti Irigasi Perkotaan 3, berada di bawah kewenangan pemerintah pusat,"ungkap Yahdi asal Dapil Batubara, Asahan dan Tanjungbalai ini.

Yahdi Khoir menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur irigasi adalah salah satu fondasi utama dalam mendukung ketahanan pangan daerah dan memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan.

“Bila bendungan ini berfungsi optimal, maka irigasi lancar, produksi pertanian meningkat, petani sejahtera, dan ekonomi daerah tumbuh. Maka keputusan Gubernur untuk mengalokasikan anggaran perbaikan ini bukan hanya menyelesaikan persoalan teknis, tapi juga investasi sosial jangka panjang,” pungkasnya.

Yahdi juga mengapresiasi Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, yang intens berkomunikasi serta menerima audiiensi dan menerima aspirasi masyarakat Batubara atas permohonan perbaikan bendungan tersebut.

Ia berharap pemerintah provinsi bersama dinas teknis segera menuntaskan proses perencanaan dan penganggaran agar pekerjaan fisik bisa dimulai tepat waktu dan selesai sesuai target.

(NAI/NAI)