Analisadaily.com, Medan - Langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SMA dan SMK mendapat apresiasi dari DPRD Sumut. Namun, anggota DPRD Sumut Muniruddin Rintobga SHI menegaskan pentingnya kebijakan tersebut mencakup seluruh lembaga pendidikan, termasuk Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren.
“Kebijakan ini adalah langkah maju dalam pemerataan pendidikan. Namun jangan sampai ada yang tertinggal. Madrasah dan Pesantren juga bagian dari sistem pendidikan nasional yang harus mendapat perhatian yang sama,” kata Muniruddin di Gedung DPRD Sumut, Selasa (17/6/2025).
Sebagai politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dekat dengan komunitas pesantren, Munir menyampaikan pentingnya kesetaraan perlakuan kepada seluruh peserta didik. Ia menilai pendidikan gratis harus menjadi hak semua, tanpa memandang lembaga pengelola sekolah.
“Meskipun Madrasah dan Pesantren berada di bawah naungan Kementerian Agama, namun prinsip pemerataan pendidikan tetap bisa diwujudkan melalui koordinasi yang baik antarinstansi,” jelasnya.
Munir mendorong Pemprov Sumut untuk segera menjalin komunikasi aktif dengan Kementerian Agama (Kemenag) agar penyusunan kebijakan pendidikan gratis bisa menjangkau seluruh pelajar. Menurutnya, sinergi antara Pemprov dan Kemenag menjadi kunci keberhasilan.
“Harus ada forum bersama antara Pemprov dan Kemenag agar kita bisa satu visi. Tujuannya jelas: semua anak Sumatera Utara harus bisa sekolah tanpa beban biaya, apapun latar belakang lembaganya,” ujarnya.
Ia menambahkan, ada lebih dari 200 Pondok Pesantren di wilayah Tapanuli Bagian Selatan yang sangat membutuhkan perhatian dalam hal pembiayaan pendidikan. Potensi lembaga-lembaga ini besar, namun seringkali terabaikan dalam program-program pemerintah daerah.
“Pesantren adalah bagian dari kekuatan pendidikan karakter dan keagamaan di Sumut. Pemerintah daerah perlu memberi dukungan nyata, bukan hanya kepada sekolah formal, tetapi juga lembaga berbasis keagamaan,” tambah Munir.
Dengan adanya kebijakan yang inklusif dan berpihak pada seluruh pelajar, Munir berharap Sumut bisa menjadi pelopor dalam menghadirkan keadilan pendidikan di Indonesia.
“Kita optimis, dengan kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution dan sinergi lintas lembaga, Sumatera Utara bisa menjadi contoh nasional dalam mewujudkan pendidikan gratis yang merata dan berkeadilan,” tutupnya.
(NAI/NAI)
