Pilot Pesawat Saudia Airlines SV 5276 rute Jeddah-Jakarta memutuskan untuk mengalihkan rute penerbangan (divert) ke Bandara Kualanamu setelah mendapat ancaman bom melalui surat elektronik (e-mail). Keputusan ini diambil setelah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan lebih awal.

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II-Medan, Asri Santosa, dalam laporannya menjelaskan, setelah Pesawat Saudia Airlines mendarat di Bandara Kualanamu, dilakukan penanganan (emergency treatment).

“Setelah pesawat mendarat di Bandara Kualanamu, maka dilakukan emergency treatment berupa pemeriksaan terhadap seluruh penumpang dan kru pesawat, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan kabin pesawat dan cargo compartement (barang penumpang di bagasi),” kata Asri Santosa, dalam siaran pers yang diterima wartawan, Rabu (18/6).

Asri menambahkan, pemeriksaan dilakukan secara gabungan oleh Tim Gegana Polri, Tim Penjinak Bom dari Polda Sumut, TNI AD, TNI AU dan Petugas Keamanan Bandara (Aviation Security) serta Petugas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Bandara.

Operasional penerbangan dari dan ke Kualanamu tidak terganggu. “Bandara Kualanamu tetap beroperasi dan penanganan dilakukan di area isolasi, sehingga tidak menimbulkan kendala dalam pergerakan tinggal landas dan mendarat pesawat terbang lainnya," ucap Asri.

“Pemeriksaan selesai pada pukul 18.47 WIB dan tidak ditemukan bom atau indikasi bahan peledak lainnya. Seluruh penumpang dan kru saat ini telah diinapkan di penginapan terdekat. Pesawat diterbangkan kembali 18 Juni 2025 ke Bandara Soekarno-Hatta," kata Asri.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penanganan ancaman bom tersebut. “Kami memberikan apresiasi kepada segenap pihak yang terlibat baik operator penerbangan, Komite Keamanan Bandara Kualanamu, Pemerintah Daerah setempat, dan pihak terkait lainnya yang melakukan langkah cepat, sehingga kondisi menjadi aman terkendali dan kondusif.”

Langkah-langkah penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan yang dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penilaian Ancaman Keamanan Penerbangan.

(KAH/RZD)