Akibatnya, ribuan warga terdampak, termasuk para petani yang kini kehilangan sumber air untuk pertanian maupun kebutuhan rumah tangga.

Kondisi krisis ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di DPRD Kota Padangsidimpuan, Selasa (24/6). RDP melibatkan perwakilan masyarakat dari Desa Purwodadi dan Ujung Gurap, jajaran Pemerintah Kota, serta DPRD Kota Padangsidimpuan.

Dalam forum tersebut, Haris Munandar, salah satu warga, menyampaikan keluhannya. “Selama dua tahun ini tidak ada progres perbaikan. Untuk mandi saja kami harus beli air galon seharga Rp5.000. Situasi ini sangat menyulitkan,” ujarnya.

Dampak paling terasa terjadi di sektor pertanian. Tercatat sekitar 430 hektare lahan di 7 desa mengalami kekeringan. Sawah-sawah gagal panen, dan ratusan buruh tani kehilangan pekerjaan.

Kepala Desa Ujung Gurap, Abdul Rahim Dalimunthe, menyatakan, sekitar 700 petani saat ini "menjerit" akibat kerusakan irigasi tersebut.

“Kami mohon agar DPRD benar-benar serius memperjuangkan nasib warga,” kata Abdul Rahim di hadapan para anggota dewan dan pejabat eksekutif yang hadir.

RDP dihadiri oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Padangsidimpuan, Dewi Fortuna Nasution, Anggota Dewan, Andi Lumalo Harahap, Parsaulian Lubis, dan Hasbin Sitompul.

Plt Sekda Roni Gunawan Rambe, Asisten II Rahuddin Harahap, Kadis Pertanian Edi Darwan Harahap, Kadis PUPR Imbalo Siregar, dan UPT PUPR Provinsi Sumut Daskur Hasibuan.

Menanggapi desakan warga, Wakil Ketua DPRD Taty Aryani menyatakan bahwa DPRD siap mendorong dimasukkannya anggaran perbaikan dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2025.

“Kami minta PUPR dan Dinas Pertanian segera berkoordinasi dengan PUPR Provinsi. DPRD siap mendukung,” tegasnya.

(IAN/RZD)