Analisadaily, Palas - Wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, terutama dalam hal infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan adaptasi teknologi di kalangan remaja.
Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Muniruddin Ritonga, S.H.I., M.Ag, dalam kegiatan Reses III Tahun Sidang I 2024–2025 yang digelar di Desa Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Selasa (25/6/2025).
Kehadiran Muniruddin disambut antusias oleh masyarakat dan jajaran pemerintah desa. Kepala Desa Binanga, Humala Pontas HSB, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan harapan besar terhadap peran DPRD dalam menyuarakan kebutuhan masyarakat.
"Selamat datang di Desa Binanga. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan keinginan masyarakat dapat diwujudkan oleh Bapak Dewan," ujarnya.
Muniruddin yang duduk di Komisi B DPRD Sumut menegaskan bahwa reses adalah momen penting bagi anggota dewan untuk mendengarkan langsung suara rakyat.
"Kegiatan ini bukan hanya seremonial, tetapi bentuk komitmen kami menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menjadi kewenangan provinsi. Hampir di semua sektor, wilayah kita masih butuh perhatian serius," kata Muniruddin dalam sambutannya.
Ia mengungkapkan sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi daerah Tabagsel, seperti buruknya kondisi infrastruktur jalan, lemahnya daya saing ekonomi masyarakat, persoalan sosial yang kian kompleks, serta penggunaan teknologi digital yang belum terkendali terutama di kalangan anak-anak dan remaja.
"Mari kita dukung pembangunan nasional dan pembangunan daerah dengan mengutamakan persatuan serta kepentingan umum di atas kepentingan pribadi," ajaknya.
Aspirasi masyarakat
Dalam sesi dialog yang berlangsung hangat, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan di antaranya, disampaikan Hotmatua Lubis. Dia meminta adanya pembatasan penggunaan HP oleh anak-anak dan berharap pihak kepolisian aktif melakukan razia demi menjaga generasi muda. Ia juga menyoroti pentingnya distribusi pupuk subsidi dan non-subsidi langsung kepada petani, tanpa melalui pihak ketiga.
Kemudian warga lain, Zuraida Harahap menyuarakan kesenjangan kesejahteraan guru antara lembaga pesantren dan sekolah umum. Ia juga berharap kalender pendidikan diselaraskan antara sekolah umum dan pondok pesantren, serta mengangkat keresahan warga terkait tanah register yang terancam ditarik oleh pemerintah.
Selanjutnya, Elfin Hamonangan turut menyuarakan keresahan soal penggunaan HP di kalangan pelajar dan mengusulkan agar dana BOS juga dialokasikan untuk Pondok Pesantren Nurhamida di desa mereka.
Muniruddin Ritonga mengapresiasi masukan masyarakat dan berjanji menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut sesuai kewenangan DPRD Provinsi. "Saya berharap ini bukan pertemuan terakhir kita. Semoga pertemuan ini membawa berkah dan diridai oleh Allah SWT," tutupnya.
(NAI/NAI)
