“Ya tunggu aja. Berarti kan belum selesai,” ujarnya saat ditemui usai rapat awal RPJMD di aula DPRD Madina, Senin (30/6/2025).

Riksus tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap realisasi pnggunaan Dana Desa yang jumlahnya cukup signifikan. Namun, masyarakat Panggautan belum mendapatkan kejelasan mengenai temuan maupun tindak lanjut atas pemeriksaan tersebut.

Padahal sejak 21 Mei lalu Bupati Madina pernah menegaskan akan mencopot Inspektur Inspektorat jika hasil Pemeriksaan Khusus (Riksus) tidak disampaikan dalam waktu lima hari kerja. Namun Bupati menegaskan kembali bahwa segala tindakan harus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

“Kalau itu dia lakukan tidak sesuai dengan ketentuan, konsekuensinya kan dia yang bertanggung jawab. Tapi kalau beliau melakukan sesuai ketentuan, tidak ada alasan untuk mencopot beliau,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu laporan resmi dari inspektorat.

“Dia punya strategi, punya janji, punya metode, punya cara untuk melakukan pemeriksaan itu. Nanti dia akan melaporkan kepada saya,” lanjut Bupati

Warga Desa Panggautan menginginkan agar proses ini tidak berhenti pada pemeriksaan internal saja, melainkan disertai dengan transparansi informasi serta langkah tegas apabila terbukti adanya pelanggaran. (MAG7)

(WITA)