Analiadaily.com, Medan - Soroti persoalan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Ikatan Mahasiswa Muda (IMM) Sumut mendesak Kejaksaan Tinggi Sumut agar proaktif melakukan pengawasan & penindakan.
Akbar Muhadits, Koordinator Ikatan Mahasiswa Muda Sumut dalam keterangan persnya fokus dan terdorong menyoroti persoalan pengadaan & penyaluran pupuk bersubsidi karena berkaitan langsung dengan masyarakat.
"Hasil wawancara & kajian kritis kami, pengadaan & penyaluran pupuk bersubsidi di daerah Tabagsel terutama di Paluta & Tapsel rawan praktek KKN" jelas Akbar, Kamis (3/7/2025).
Bahkan menurut Akbar, tahun 2023 di Paluta terjadi pemaksaan pengadaan pupuk yang dananya bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD).
"Hasil wawancara & temuan kami, setiap desa di Paluta dipaksa menganggarkan Rp.27jt untuk pengadaan pupuk. Padahal kebutuhan pupuk tiap desa berbeda-beda," urai Akbar.
Akbar menambahkan, hal itu bisa terlaksana diduga karena diback-up oknum tertentu.
"Kejadian serupa juga terjadi di Tapsel, pupuk bersubsidi beredar di masyarakat desa dengan harga yang sangat tinggi, mencapai 900ribu/50 kg," ungkapnya.
Sebab itu, kata Akbar, mereka mengambil keputusan akan konsentrasi pada isu pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut karena rawan terjadi praktik KKN.
Praktek KKN tersebut tidak akan mulus berjalan tanpa campur tangan para petinggi yang ingin mengambil keuntungan dengan cara yang melanggar hukum.
"Malah kita dengar, ada oknum petinggi polri yang terlibat di persoalan pengadaan dan penyaluran subsidi di Paluta & Tapsel tahun 2023 lalu. Oknum tersebut harus terungkap agar kegiatan yang sama tidak terjadi dan berulang di masa depan" tutup Akbar.
Sebagai informasi, Akbar Muhadits dkk telah mengantongi surat izin dari Polrestabes Medan dan akan melakukan demonstrasi terkait hal tersebut pada Selasa, 8 Juli 2025.
(NAI/NAI)
