Hal tersebut disampaikannya pada Focus Group Discussion penerapan lima hari sekolah di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (3/7/2025). Menurutnya, orang tua juga mesti berperan pada pengembangan karakter anak.

“Maka dari orang tua kita inginkan ada khusus sehari dua hari peran orang tua terlibat, jangan juga setelah program ini kita buat justru masuk ke Bimbel semua,” kata Bobby.

Bobby Nasution juga mengharapkan, para Bupati dan Walikota juga turut mengkaji apakah penerapan lima hari sekolah, bisa diterapkan juga mulai dari SD dan SMP di daerahnya.

Sebagai informasi, Pemprov Sumut hanya memiliki wewenang pada SMA, SMK dan SLB. Sementara Bupati dan Walikota memiliki wewenang pada SD hingga SMP.

“Kalau boleh ini dikaji juga, apabila diterapkan dari SD sampai SMP bagaimana penerapannya, kalau sekolah lima hari apa manfaatnya,” kata Bobby.

Selain program 5 hari sekolah, Bobby juga menyampaikan program sekolah gratis di Sumut. Ia pun meminta Kepala Dinas Pendidikan Sumut untuk menyegerakan program tersebut. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto.

Tidak hanya itu, Bobby kini sedang menyiapkan program sekolah unggulan di Kepulauan Nias. Ia menargetkan lima sekolah unggulan terbangun di Sumut.

“Target kita maunya lima. Setahun satu, target kami mudah mudahan lima,” ucap Bobby.

Penerapan sekolah 5 hari telah mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang mendukung adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumut Erni Ariyanti.

“Pada prinsipnya kami DPRD Sumut mendukung program baik yang dilakukan Bapak Gubernur Sumut,” kata Erni.

Dinas Pendidikan Sumut telah melakukan berbagai langkah terkait persiapan penerapan lima hari sekolah ini. Mulai dari menyusun kajian akademik, melaksanakan diskusi internal dan lintas bidang, sosialisasi hingga siswa dan orang tua, melaksanakan survei publik, dan pengembangan sistem pelaporan dan pemantauan.

Turut hadir pada FGD tersebut, Bupati/Walikota, perwakilan Kementerian, para Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumut, akademisi, Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, pimpinan yayasan pendidikan, tokoh masyarakat, dan peserta FGD lainnya.

(REL/RZD)