Pemkab Madina Mengkaji Penerapan Sekolah 5 Hari SD dan SMP

Pemkab Madina Mengkaji Penerapan Sekolah 5 Hari SD dan SMP
Pemkab Madina Mengkaji Penerapan Sekolah 5 Hari SD dan SMP (Analisadaily/Istimewa)

Analisadaily.com, Madina - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tengah mengkaji secara menyeluruh kemungkinan penerapan sistem sekolah lima hari untuk jenjang SD dan SMP, mengikuti kebijakan yang telah diterapkan pada tingkat SMA oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut).

Pernyataan ini disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Madina, Ridwan Efendy Daulay mewakili Bupati H. Saipullah Nasution usai mengikuti Forum Group Discussion (FGD) mengenai Penerapan Lima Hari Sekolah yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, pada Kamis (3/7/2025).

Diskusi ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Sumut dalam mendorong program prioritas pendidikan.

"Karena program ini baru akan dimulai pada tahun ajaran 2025–2026, kami perlu melakukan kajian mendalam terlebih dahulu. Keputusan penerapan di Madina akan diambil setelah melalui tahapan evaluasi," kata Ridwan.

Meski masih dalam tahap implementasi di tingkat SMA, Ridwan menegaskan bahwa Pemkab Madina mendukung penuh kebijakan tersebut.

"Kami memberikan dukungan karena melihat potensi besar untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat antara sekolah, orang tua, dan anak," ujarnya.

Gubernur Bobby menegaskan bahwa tujuan utama program sekolah lima hari adalah untuk memperkuat peran keluarga, khususnya orang tua, dalam pembentukan karakter anak.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi kegiatan bimbingan belajar atau les tambahan pada hari Sabtu. "Hal ini harus diawasi oleh Dinas Pendidikan," tegasnya.

Gubernur juga berharap FGD ini dapat menghasilkan kebijakan yang efektif dan menyeluruh, sebagai bagian dari komitmennya terhadap kemajuan pendidikan, Bobby juga menyampaikan rencana pembangunan satu sekolah unggulan setiap tahun. Untuk tahap awal, pembangunan akan dimulai di wilayah Kepulauan Nias.

"Sudah ada empat daerah yang mengajukan pembangunan sekolah unggulan, termasuk Pemkab Madina. Kami menargetkan lima sekolah terbangun, kalau tidak dapat, minimal tiga sekolah," pungkas Gubernur Bobby. (MAG7)

(WITA)

Baca Juga

Rekomendasi