Menurut Irham, Jumat (4/7) di gedung DPRD Sumut, penankapan tersebut membuktikan bahwa Provinsi Sumatera Utara memang termasuk tujuan utama dari peredaran narkoba. Benar berarti, provinsi ini paling rawan dalam penyalahgunaan narkoba. Bahkan dalam empat tahun ini, Sumut merupakan daerah tertinggi penyalahgunaan narkoba.
Lebih menyedihkan lagi, kata Irham, Kota Medan sebagai ibukota provinsi, meraih posisi pertama dalam penyalahgunaan narkotika nasional tahun 2024.
"Dari lima juta generasi muda Sumut, 1,5 juta di antaranya sudah jadi korban narkoba. Itu bukan angka, itu alarm bahaya! Mereka kini memenuhi penjara-penjara kita. Tapi di mana sikap tegas pemerintah?" kecam politisi Partai Golkar ini.
Ia menyebut, penanganan narkoba di Sumatera Utara selama ini terkesan hanya diserahkan pada aparat penegak hukum. Padahal, jelas Irham, peredaran narkoba sudah masuk ke semua lini-lewat jalur laut, pelabuhan gelap, bahkan terselip di sela-sela aktivitas sosial masyarakat.
"Penemuan ratusan kilogram sabu di Langkat bukan kebetulan. Itu bukti nyata kalau pintu-pintu masuk narkoba di Sumut dibiarkan terbuka lebar. Kita sibuk rapat, tapi sindikat narkoba sibuk meracuni anak-anak kita!" tegasnya.
Yang paling membuat Irham kecewa, hingga kini Kota Medan belum punya kantor BNN sendiri, padahal tingkat penyalahgunaan narkoba di kota ini paling tinggi se-Indonesia.
"Medan ini pusat aktivitas segala hal-pendidikan, ekonomi, sosial, tapi BNN saja tak punya. Ini kan lucu sekaligus mengerikan. Jangan heran kalau narkoba makin leluasa," ujarnya.
Irham memperingatkan, jika situasi ini terus dibiarkan tanpa langkah nyata, persoalan narkoba di Sumut akan berubah dari isu hukum menjadi krisis sosial total.
"Kalau kita terus diam dan saling lempar tanggung jawab, lupakan mimpi kita mencetak tokoh-tokoh nasional dari Sumut. Yang akan lahir nanti hanyalah anak muda yang terjebak dalam narkoba, geng motor, dan kejahatan jalanan!" katanya tajam.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemko Medan untuk berhenti menganggap narkoba sebagai isu pinggiran dan mulai memosisikannya sebagai ancaman nyata terhadap eksistensi bangsa.
"Ini bukan soal penegakan hukum semata. Ini soal keberlangsungan generasi. Kita butuh komitmen politik, gerakan kolektif, dan tindakan konkret. Sekarang atau tidak sama sekali!" pungkas Irham.

(DEL)