Kunjungan ini bertujuan untuk mempercepat implementasi Inpres No. 2 Tahun 2021 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.

Kedatangan Bupati disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, I Nyoman Suarjaya, bersama jajaran petinggi BPJS Ketenagakerjaan lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Pakpak Bharat dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Franc Bernhard Tumanggor menyatakan komitmennya untuk memperluas jangkauan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Pakpak Bharat.

Ia menyebutkan bahwa saat ini sudah ada 4.979 pekerja Tenaga Harian Lepas (THL) dan 498 aparatur perangkat desa yang telah terlindungi.

"Kami akan terus mendorong seluruh pihak untuk meningkatkan kesadaran terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya di pedesaan," ujar Bupati, Rabu (9/7).

Ia juga berencana membentuk 'ekosistem desa' yang melibatkan BUMDes, UMKM, dan pekerja rentan agar cakupan jaminan sosial bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan Jamsostek bagi 890 pekerja perkebunan sawit pada tahun 2025. Peraturan Kepala Daerah (Perkada) juga akan diterbitkan untuk melegitimasi program ini.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, I Nyoman Suarjaya, menyambut baik inisiatif Bupati.

"Sebuah kehormatan tersendiri bagi kami, mendapat kesempatan untuk turut serta membangun Kabupaten Pakpak Bharat," ucapnya.

Hal senada disampaikan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota, Jefri Iswanto, yang berharap kerja sama ini menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pekerja di Pakpak Bharat mendapatkan perlindungan.

"Negara hadir untuk memberikan jaminan sosial bagi warganya, khususnya kepada masyarakat pekerja di Kabupaten Pakpak Bharat," tutup Jefri.

(JW/RZD)