Informasi hilangnya kendaraan dinas itu diketahui dari laporan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat Bupati Padanglawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, melakukan pengecekan seluruh kendaraan dinas yang digunakan seluruh OPD belum lama ini.

Inspektur Harjusli Siregar melalui Irban IV Tamrin saat dihubungi membenarkan sebanyak 44 unit kendaraan dinas hilang dan tidak diketahui fisiknya.

"Iya, sebanyak 44 unit kendaraan dinas hilang dan tidak diketahui di mana fisiknya," kata Tamrin Irban IV Inspektorat Padanglawas, Jumat (11/7).

Tamrin menjelaskan, dari 44 kendaraan dinas yang hilang, masing-masing di DPRD Padanglawas 1 unit, Dinas Pendidikan 28 unit, Dinas Lingkungan Hidup 3 unit, Dinas Kesehatan 5 unit, Dinas Pemuda dan Olahraga 1 unit, di Sekretariat Daerah 3 unit, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan 1 unit, Dinas Pemdes 1 unit, dan Kecamatan Barumun Tengah 1 unit.

Terkait hilangnnya kendaraan dinas tersebut, kata Tamrin, akan ditangani oleh bagian Pengelolaan Aset BPPKAD bekerja sama Inspektorat.

"Teknisnya nanti bagian aset dan Inspektorat akan menanganinya," sebut Tamrin.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Inspektorat, total kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupateb Padanglawas seharusnya mencapai 865 unit.

"Jumlah total kendaraan dinas 865 unit," kata Ilham, Bidang Pengelola Aset BPPKAD.

Menanggapi hilangnya 44 unit kendaraan dinas milik Pemkab Padanglawas itu, Wakil Ketua DPRD Padanglawas, Amran Pikal Siregar mengaku prihatin.

Kendaraan dinas itu, kata Amran Pikal, tidak boleh hilang. Karena pembeliannya berasal dari uang rakyat melalui pembayaran pajak.

"Persoalan ini harus diusut sampai tuntas, karena kendaraan itu milik pemerintah daerah," tegas politisi Golkar ini.

(ATS/RZD)