Analisadaily.com, Medan – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara memberikan catatan kritis terhadap realisasi anggaran pendidikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumut Tahun Anggaran 2024. Dalam pandangan resminya, fraksi menyoroti sejumlah persoalan serius yang masih membelit sektor pendidikan meskipun pemerintah telah merealisasikan anggaran pendidikan sebesar Rp3,61 triliun.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Landen Marbun, menyampaikan bahwa anggaran yang besar seharusnya mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Utara. Namun, menurutnya, kondisi di lapangan masih menunjukkan adanya ketimpangan dan keterbatasan, baik dari sisi infrastruktur, distribusi tenaga pengajar, hingga mutu layanan pendidikan.
“Antara yang direncanakan dan yang terjadi di lapangan, masih terdapat ketidaksesuaian. Banyak gedung sekolah rusak, tenaga pengajar belum merata, dan akses pendidikan masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah,” ujar Landen Marbun.
Usulan Pembangunan SMA Negeri di Medan Deli
Salah satu poin utama yang disampaikan adalah usulan pembangunan SMA Negeri di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Fraksi PDI Perjuangan menilai hal ini sangat mendesak karena hingga saat ini belum terdapat satu pun SMA Negeri di kecamatan tersebut, padahal jumlah penduduknya tergolong tinggi.
“Kecamatan Medan Deli adalah salah satu kecamatan terpadat di Kota Medan, namun hingga kini belum memiliki SMA Negeri. Kami meminta ini menjadi perhatian dan prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” tegas Landen.
Selain infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti disparitas tenaga pengajar di berbagai daerah. Kekurangan guru menjadi masalah krusial yang harus segera ditangani. Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan diminta untuk melakukan evaluasi dan pemerataan penempatan guru secara adil dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
Tak hanya itu, peningkatan fasilitas pendidikan kejuruan (SMK) juga menjadi sorotan. Fraksi menilai bahwa lonjakan jumlah siswa harus diimbangi dengan fasilitas yang memadai dan relevan dengan dunia kerja, termasuk penambahan jurusan baru, penguatan pengawasan tata kelola sekolah, serta upaya mencegah praktik manipulasi nilai.
Melalui pandangan fraksi ini, PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pembenahan menyeluruh di sektor pendidikan. Mereka menekankan bahwa pendidikan bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga menyangkut keadilan akses, kualitas guru, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Jika pendidikan kita kuat, maka masa depan Sumatera Utara juga akan kuat. Fraksi PDI Perjuangan siap mengawal dan mendorong pemerintah agar menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah,” tutup Landen Marbun.
(NAI/NAI)
