Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumut, Budi Cahyanto mengatakan, GPM dengan BUMN dilaksanakan di 17 outlet, yaitu PT Pos 12 outlet, PTPN 3 outlet, PIHC 1 outlet dan RNI 1 outlet serta di Kantor dan gudang Bulog sebanyak 20 outlet.

Jumlah beras yang disediakan sebanyak 26 Ton. Jumlah outlet ini dapat bertambah menyesuaikan dengan cabang dan kantor dari BUMN yang akan dipergunakan sebagai outlet SPHP ke depannya.

“Dengan program SPHP ini diharapkan dapat menjadi alternatif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok beras, sekaligus sebagai upaya untuk meredam kenaikan harga beras,” kata Budi, Jumat (18/7).

Dalam kegiatan launching GPM serentak ini dihadiri EVP PT Pos Wilayah Medan dan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumut. Penugasan SPHP ini dilaksanakan dari Juli hingga Desember 2025.

Diketahui, Perum Bulog Sumut mulai melaksanakan penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Hal ini sesuai dengan perintah Pemerintah Pusat.

Penyaluran beras SPHP bertujuan agar masyarakat terbantu dampak langsung. Sebab, harga beras lebih stabil, daya beli masyarakat terjaga, serta pangan pokok tetap tersedia hingga pelosok.

Pimwil Perum Bulog Kanwil Sumut, Budi Cahyanto mengatakan, sesuai perintah dari pusat, sejak Sabtu (13/7), Bulog diminta untuk melaksanakan penyaluran beras SPHP langsung ke 4 saluran.

Pertama, di toko pasar tradisional. Kedua, salurannya adalah Koperasi Desa atau Koperasi Merah Putih, atau Koperasi Kelurahan. Ketiga melalui outlet binaan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota. Keempat melalui Gerakan Pangan Murah.

“Kita sudah mulai melakukan penyaluran beras SPHP. Karena ada apkikasi yang harus dilaksanakan, secara masif dilaksanakan pada Senin (14/7),” Budi menuturkan.

Bulog Sumut tetap mengacu pada ketentuan pusat, yaitu menyalurkan per mitra sebanyak 2 ton dalam waktu 1 minggu. Mutunya juga terjamin, lalu proses terpantau.

Untuk pengecekan kualitas dan kuantitas melibatkan Dinas Pangan setempat, dan didistribusikan hingga ke titik bagi. Mengenai monitoring dan evaluasi kegiatan melibatkan berbagai pihak.

“Sesuai verifikasinya juga, nanti bisa nambah kalau permintaannya lebih tinggi. Dan itupun harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setempat,” sebut Budi.

Dikatakan Budi, ini adalah program yang harus dilaksanakan, dan diberitahukan kepada masyarakat bahwa Pemerintah sudah menugaskan Bulog, pertama untuk menyalurkan bantuan pangan, dan juga melaksanakan SPHP.

“Ini penugasan resmi, pelaksanaan terencana. Bulog mendapat penugasan dari Kepala Badan Pangan Nasional untuk menyalurkan 1,3 juta ton beras SPHP pada periode Juli-Desember 2025, sesuai Keputusan Kepala Bapanas Nomor 215 Tahun 2025. Penyaluran dilaksanakan secara bertahap di seluruh provinsi, melalui sinergi pusat dan daerah, guna menjamin pelaksanaan berjalan lancar, tepat sasaran, dan tepat waktu,” terangnya.

Untuk beras SPHP, masyarakat diperbolehkan membeli maksimal 2 kemasan 5kg dan tidak untuk diperjualbelikan kembali, sesuai kebijakan pengendalian distribusi.

Mengenai harga, Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi, Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp12.500/kg. Sumatera kecuali Lampung dan Sumsel, NTT dan Kalimantan, HET-nya Rp13.100/kg. Sedangkan Maluku dan Papua, HET Rp13.500/kg.

(RZD)