"Saya dapat informasi bahwa ada rumah sakit yang minta DP (uang muka) kepada calon pasiennya. Tidak hanya itu, ada juga pihak rumah sakit minta pembayaran 5 persen agar warga bisa mendapatkan pelayanan. Tidak ada itu," tegas Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan, Afif Abdillah, saat melaksanakan Sosialisasi Perda VII Tahun 2025 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jalan AR Hakim, Lingkungan VIII, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Minggu (20/7).

Dikatakan anggota Komisi II DPRD Medan itu, saat ini Kota Medan sudah memiliki program Universal Health Coverage (UHC). Program ini merupakan jaminan kesehatan yang menyeluruh.

"Artinya, seluruh masyarakat Kota Medan tanpa kecuali dijamin kesehatannya oleh pemerintah Kota Medan," tegas Ketua DPD Partai NasDem Kota Medan itu.

Program ini lanjut Afif, menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), untuk membayar iuran BPJS Kesehatan yang diperuntukkan bagi warga Medan yang kurang mampu. Atau bagi warga yang sempat menjadi peserta BPJS Mandiri, namun karena terjadi persoalan mandeg bayar iuran BPJS, juga bisa dicoba melalui program UHC tersebut. Dengan catatan warga memang mengantongi KTP warga Medan.

"Jadi tidak alasan bagi rumah sakit untuk menolak warga Medan yang ingin berobat. Karena sudah dicover oleh Pemko Medan melalui program UHC tersebut. Cukup bawa KTP ke puskesmas atau ke rumah sakit jika kondisinya darurat," pungkasnya. (mc)

(RZD)