Analisadaily.com, Medan - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan kesiapan penuh dalam menjalankan Program Sekolah Rakyat yang dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Program nasional ini akan menyasar siswa dari kalangan rentan dan kurang mampu, serta mengintegrasikan pendekatan pendidikan berbasis sosial, vokasi, dan karakter.
Tahap awal ini, sekolah rakyat di Sumut baru menampung 625 pelajar di enam titik lokasi pelaksanaan, yakni: dua lokasi di Kota Medan, satu lokasi di Kabupaten Deliserdang, di Kota Tebingtinggi, di Kota Padang Sidimpuan, dan satu Kabupaten Tapanuli Selatan.
Demikian dijelaskan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Dr Asren Nasution saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi E DPRD Sumut di gedung DPRD Sumut, Senin (21/7/2025). Rapat dipimpin Ketua Komisi E Dr Subandi dan dihadiri anggota Fajri Akbar dan Rahmansyah Sibarani.
Asren menjelaskan secara rinci dari awal hingga tahapan pelaksanaan. Pada tahap awal, kegiatan belajar mengajar akan memanfaatkan enam unit aset yang tersedia, yakni 2 aset milik Kementerian Sosial RI, 1 aset milik Kementerian Ketenagakerjaan RI, 1 aset milik Pemerintah Provinsi Sumut, 1 aset milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, dan 1 aset milik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).
Menurutnya, gedung-gedung tersebut telah disiapkan untuk menjalankan operasional tahap pertama sambil menunggu pembangunan gedung permanen oleh pemerintah pusat yang direncanakan dimulai pada tahun ajaran 2026/2027.
Untuk pelaksanaan pembelajaran terbagi menjadi tiga kategori waktu yakni, Kategori 1A: mulai belajar 14 Juli 2025, Kategori 1B: mulai belajar 1 Agustus 2025 dan Kategori 1C: mulai belajar pada minggu kedua Agustus 2025.
Soal Sekolah Rakyat ini, katanya, segala bentuk penyediaan sarana-prasarana, logistik, hingga tenaga pendidik akan difasilitasi oleh kementerian teknis terkait.
Bentuk satgas
Hanya saja, katanya, untuk mempercepat proses dan koordinasi, Gubernur Sumatera Utara telah membentuk Satgas Sekolah Rakyat Provinsi yang berperan sebagai fasilitator antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Sementara pelaksana teknis sekolah akan berada di bawah pemerintah kabupaten/kota masing-masing.
Sejauh ini, lanjutnya, seluruh kepala daerah yang wilayahnya menjadi lokasi Sekolah Rakyat menyatakan dukungan penuh dan siap berkolaborasi dalam pembentukan dan pengoperasian sekolah tersebut.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengakui, di tengah proses implementasi, sempat muncul kabar simpang siur mengenai penutupan SMKN Pertanian Kota Padang Sidimpuan yang dijadikan lokasi Sekolah Rakyat. Menanggapi isu tersebut, Gubernur Sumatera Utara langsung meluruskan informasi dan menegaskan bahwa tidak ada penutupan sekolah.
"SMKN Pertanian akan tetap berjalan, dan Sekolah Rakyat hadir sebagai pelengkap dan penguat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas SDM masyarakat," tegasnya.
Beberapa lokasi Sekolah Rakyat yakni, Kota Medan - BBPVP Medan (Jalan Amal No. 9, Kecamatan Medan Sunggal untuk jenjang SD & SMP. Kuota 100 siswa dengan 4 rombongan belajar. “Asrama dan perlengkapan siswa sedang dipersiapkan. Operasionalisasi pada minggu kedua Agustus 2025,” jelasnya.
Kemudian di Kota Tebingtinggi di Kampus V UIN SU. Jenjang SMA dengan kuota 100 siswa (4 rombel). Sarana dan prasarana lengkap. Logistik makan-minum difasilitasi Kemensos RI. Sudah beroperasi pada 14 Juli 2025 (MPLS).
Kemudian, Kabupaten Deliserdang di Sentra Insyaf Kemensos RI. Jenjang SMP. Kuota 150 siswa. Untuk Kota Medan ada di Sentra Bahagia Medan, jenjang SMP dengan kuota 100 siswa. Selanjutnya Kota Padang Sidempuan - SMKN Pertanian untuk jenjang SMA dengan kuota 75 siswa. Terakhir di Kabupaten Tapanuli Selatan di BLK Pemkab Tapsel untuk jenjang SD & SMP. Kuota 100 siswa.
Dia menambahkan, program Sekolah Rakyat di Sumatera Utara diharapkan menjadi salah satu tonggak penting dalam menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas. Kolaborasi antarpihak-pemerintah pusat, provinsi, dan daerah-disebut sebagai kunci sukses keberlangsungan program ini ke depan.
Di kesempatan itu, Asren terus terang meminta bantuan kepada Komisi E DRPD Sumut untuk memberikan porsi anggaran monetoring evaluasi atau sejenisnya bagi Dinas Sosial Provinsi Sumut dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Sekolah Rakyat ini.
Soalnya, kata Asren, Sekolah Rakyat ini merupakan program pusat. Sehingga, dinas sosial provinsi tidak ada memplot anggaran untuk membantu kesukesan program ini.
Ketua Komisi E HM Subandi memberikan apresiasi dengan penjelasan tahapan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Sumut. “Dari penjelasan tahapannya, kita haqqul yakin, program ini berhasil di Sumatera Utara,” sebutnya.
Subandi juga menyanggupi untuk membantu memberikan anggaran kepada Dinsos Sumut untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat.

(NAI/NAI)