Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri peluncuran nasional KMP di Desa Sibanggor Jae, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, pada Senin (21/7/2025).

“Untuk Koperasi Merah Putih ini yang perlu diutamakan adalah gerai sembako, klinik sehat, LPG, pupuk, dan sebagainya. Untuk usaha simpan pinjam kita belakangkan dulu,” kata Saipullah.

Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan masyarakat dapat mengakses pinjaman modal untuk sektor pertanian. Namun, skema pengembalian dilakukan setelah masa panen.

“Dia gak bayar tiap bulan. Dia minjam untuk kegiatan pertanian, dan saat panen, hasilnya langsung dipotong untuk pelunasan,” jelas Bupati.

Peluncuran nasional KMP ini turut dihadiri Wakil Bupati Madina, unsur Forkopimda, perwakilan Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi Provinsi Sumut, Sekda Madina, jajaran OPD, perwakilan Bank Mandiri, PT Pos Indonesia, serta undangan lainnya.

Acara ini ditandai dengan pengguntingan pita di KMP Sibanggor Jae, dilanjutkan dengan peninjauan sejumlah gerai seperti apotek dan klinik, pupuk, LPG, dan sembako yang berlokasi sekitar 200 meter dari kantor KMP.

Bupati menyebut KMP Sibanggor Jae sebagai salah satu koperasi pilihan yang sudah aktif beroperasi dan menjadi percontohan.

Pemkab Madina, melalui Dinas Koperasi, juga berencana membentuk tim kecil yang akan mendampingi pembentukan dan pengoperasian KMP di desa dan kelurahan lainnya.

Targetnya, dalam waktu tiga bulan ke depan seluruh koperasi dapat beroperasi secara optimal.

“Jika koperasi ini berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi daerah bisa terdorong signifikan. Apalagi koperasi juga dapat menyuplai kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujarnya.

Bupati optimistis program ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai 7–9 persen. “Tentu kalau ini jalan, ekonomi kita tumbuh, bergerak. Saya yakin ekonomi Madina 7 sampai 9 persen itu realistis untuk dicapai,” pungkasnya.

(WITA)