Apalagi sebelumnya penanganan dan pengelolaan kendaraan dinas sebagai asset daerah kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah sebelumnya.

"Sudah menjadi komitmen Pemerintah Padanglawas, bupati dan wakil bupati untuk menuntaskan seluruh persoalan kendaraan dinas yang menjadi asset pemerintah daerah," kata Penjabat Sekretaris Daerah Panguhum Nasution, Selasa ( 22/7/2025) di ruang kerjanya.

Keseriusan Pemda itu, kata Panguhum, seiring untuk peningkatan perolehan PAD dari sektor pajak kendaraan dinas.

"Aset kendaraan dinas ini tidak main main, ini sudah ada perintah tegas dari bupati untuk dituntaskan," kata Panguhum Nasution.

Ketika disinggung bagaimana dengan 90 unit kendaraan dinas yang tidak ada melapor saat apel kendaraan. Begitu juga dengan 44 kendaraan dinas yang hilang, lagi Panguhum menegaskan akan dituntaskan tahun ini.

"Kalau ada kendaraan dinas yang hilang harus kita usut tuntas sesuai aturan yang berlaku, siapa pemakai terakhir, tidak bisa dibiarkan begitu sana," tegas Panguhum.

Menurut Panguhum, banyak sisi positif yang diperoleh Pemda jika pengelolaan asset kendaraan dinas ditangani dengan baik.

"Selain perolehan PAD yang masuk ke daerah melalui pajak kendaraan, juga fisiknya bisa terus terpantau tidak disalahgunakan," ucap Panguhum.

Seperti diketahui, sampai saat ini dari 865 kendaraan dinas milik Pemerintah Padanglawas, tercatat 90 unit kendaraan tidak ikut apel dan akan ditarik paksa dari pemakainya.

Kemudian dari data bagian aset terdapat 44 unit kendaraan dinas yang hilang.

(ATS/DEL)