MUHAMMAD Bobby Afif Nasution, lahir pada 5 Juli 1991, adalah anak dari Alm Erwin Nasution, mantan Dirut PTPN IV, perusahaan perkebunan negara yang mengelola ratusan ribu hektare kebun sawit di Sumatera. Masa kecilnya diwarnai dengan kepindahan dari satu kota ke kota lain mengikuti ayahnya. Sejak kecil, Bobby terbiasa melihat bagaimana “jalan remuk menjadi mulus” ketika alat berat perkebunan masuk untuk membuka akses produksi.

Dari Properti ke Lingkar Elite

LHKPN 2024 mencatat kekayaan Bobby sebesar Rp57,5 miliar, sebagian besar berasal dari bisnis properti dan kuliner yang digelutinya sebelum menjadi wali kota. Bobby memulai dengan membeli rumah bekas, merenovasinya, lalu menjual kembali dengan margin keuntungan 25–40% per unit.

Di Yogyakarta, Bobby terlibat dalam proyek apartemen Malioboro City dan menjabat Direktur Marketing Takke Group, perusahaan yang membangun lebih dari 8.000 unit rumah di Jabodetabek, termasuk Kemang View Bekasi dan Gardenia Bogor. Ia bahkan disebut memiliki 20% saham proyek Gardenia Bogor saat masih menjabat direktur pemasaran.

Namun, jejak koneksi elite Bobby semakin kuat saat menikahi Kahiyang Ayu, putri Presiden Jokowi, pada 2017. Pernikahan ini menjadi titik balik, dari seorang pebisnis regional menjadi figur publik dengan akses ke lingkar kekuasaan pusat. Setelah menikah, Bobby mulai aktif di kegiatan politik PDIP di Medan.

Jalur Politik, Proyek, dan Modal Kampanye

Pada 2020, Bobby maju sebagai calon Wali Kota Medan dengan dukungan koalisi besar: PDIP, Gerindra, Nasdem, Golkar, dan PAN. Data KPU Medan menunjukkan pasangan Bobby-Aulia meraih 53,5% suara, mengalahkan petahana Akhyar Nasution. Sumber internal partai menyebut Bobby dianggap sebagai “investasi politik keluarga besar,” memastikan Medan sebagai basis kekuatan menjelang Pemilu 2024.

Sebagai wali kota, Bobby mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan drainase dengan nilai realisasi mencapai Rp3,2 triliun pada 2023, tertinggi dalam satu dekade di Medan. Namun, Analisadaily menemukan dugaan adanya proyek yang dikerjakan kontraktor berafiliasi dengan relasi politik Bobby semasa kampanye. Bobby sendiri tidak merespons upaya konfirmasi yang dilakukan Analisadaily.

Deretan Kontroversi

1. “Blok Medan” dalam Kasus Tambang Maluku Utara

Dalam sidang suap tambang Maluku Utara pada 31 Juli 2024, saksi Suryanto Andili menyebut istilah “Blok Medan” sebagai kode untuk proyek milik Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu. Meski belum ada putusan hukum, publik menyoroti kemungkinan keterlibatan Bobby dalam jaringan perizinan tambang ini.

2. Suap Proyek Jalan – Anak Buah Ditangkap KPK

Pada Juli 2025, KPK menetapkan Topan Ginting, Kepala Dinas PUPR Sumut yang dikenal dekat dengan Bobby, sebagai tersangka suap proyek jalan. Desakan agar Bobby diperiksa muncul dari publik, memicu diskursus tentang potensi “perlakuan istimewa” dari aparat hukum.

3. Proyek “Lampu Pocong” Gagal

Sebagai wali kota, Bobby menginisiasi proyek lampu jalan yang dijuluki “lampu pocong” karena desainnya. Pada akhir 2023, proyek ini dibongkar dengan dana penggantian Rp21 miliar setelah kualitasnya dinilai tak sesuai spesifikasi. Bobby menegaskan enam kontraktor mengembalikan dana, meski proyek ini sempat menjadi bahan ejekan publik.

4. Adu Argumen Soal HGU di DPR

Dalam rapat DPR Mei–Juli 2025, Bobby terlibat perdebatan panas dengan beberapa politisi PDIP seperti Deddy Yevri Sitorus terkait pembahasan eks-HGU. Gaya Bobby dinilai sebagian tegas, sebagian lain menilainya emosional.

5. Sengketa Pulau Perbatasan & Respons Video Kritik

Juni 2025, Bobby terlibat polemik klaim administratif atas empat pulau perbatasan Sumut–Aceh. Ia mengunggah video menanggapi kritik kasar warga, namun dianggap publik kurang bijak dan menunjukkan perlunya diplomasi antardaerah ketimbang manuver publik.

6. Dinasti Politik & Alih Afiliasi Partai

Karier politik Bobby penuh manuver: terpilih wali kota melalui PDIP (2020), lalu mendukung Prabowo–Gibran di Pilpres 2024 yang membuatnya dipecat dari PDIP pada November 2023. Mei 2024, ia bergabung dengan Gerindra, maju sebagai calon gubernur Sumut, dan menang periode 2025–2030. Hal ini memicu kritik soal “politik dinasti” dan keterkaitan dengan “warisan Jokowi.”

Menatap Sumut dengan Modal Kekuasaan

Bobby maju sebagai Gubernur Sumut 2024 dengan modal popularitas di Medan dan akses lingkar kekuasaan pusat, membawa agenda “politik ketegasan.” Namun, kemenangan ini dipandang sebagian pengamat sebagai jalan konsolidasi kekuasaan keluarga Jokowi di Sumatera menjelang Pemilu 2029.

Faktanya, dalam empat bulan menjabat, sudah tiga pejabat Pemprov Sumut ditangkap KPK terkait korupsi, termasuk Topan Obaja Ginting (Kadis PUPR Sumut). Saat melantik 60 pejabat administrator pada 6 Juli 2025, Bobby dengan tegas meminta mereka menjauhi praktik korupsi:

“Kalau ada yang bayar-bayar, mengaku orang dekat saya atau BKD, laporkan diam-diam. Saya minta tolong jangan korupsi.”

“Loyal pertama kalian kepada masyarakat, kedua kepada keluarga, ketiga kepada pimpinan, tapi jika pimpinan memberi perintah yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, jangan diikuti.”

Bobby Nasution bukan hanya anak muda yang membangun kota. Ini tentang bagaimana modal bisnis diubah menjadi modal politik, koneksi keluarga menjadi akses kekuasaan, dan proyek pembangunan menjadi alat legitimasi publik.

Di usia 34 tahun, jalannya masih panjang. Jalan kekuasaan itu tidak datang begitu saja, tetapi dibangun satu demi satu: dari rumah-rumah bekas, proyek infrastruktur, hingga ruang rapat gubernuran.

Apakah Bobby akan melangkah ke panggung nasional? Itu masih tanda tanya. Yang jelas, jalannya menuju kekuasaan dibangun dengan modal, koneksi, dan strategi yang rapi. (Tim Redaksi)

(WITA/YY/DEL)