Analisadaily.com, Medan - Anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara, Hasyim SE, mendesak percepatan pembangunan underpass di kawasan Simpang Dobi, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Ia menilai, kemacetan yang terjadi di kawasan tersebut sudah sangat parah dan menyulitkan mobilitas masyarakat setiap hari.
"Setiap hari Simpang Dobi selalu macet parah. Ini harus segera dicarikan solusi konkret, dan pembangunan underpass menjadi salah satu solusi jangka panjang," ujar Hasyim kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Kamis (24/7/2025).
Politisi PDI Perjuangan dari Dapil Sumut I itu mengatakan, rencana pembangunan underpass di sejumlah titik di Kota Medan kembali mencuat seiring dengan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025-2029. Dalam dokumen RPJMD tersebut, pembangunan beberapa underpass masuk dalam rencana prioritas, baik yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan.
"Simpang Dobi termasuk salah satu lokasi yang masuk dalam rencana pembangunan underpass melalui APBN. Tapi tentu keputusan akhirnya ada pada Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR," jelas Hasyim yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan.
Ia menegaskan pentingnya koordinasi intensif antara Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Provinsi Sumut, dan Pemerintah Pusat agar rencana pembangunan underpass bisa segera terealisasi.
"Kalaupun pada akhirnya Pemerintah Pusat memutuskan lokasi lain yang lebih mendesak, itu tidak masalah. Yang terpenting adalah kita mendorong agar proyek pembangunan underpass di Kota Medan bisa berjalan dan membawa manfaat besar bagi masyarakat," imbuhnya.
Meski demikian, Hasyim menekankan bahwa solusi penanganan kemacetan di Simpang Dobi tidak harus menunggu pembangunan underpass. Ia mengusulkan solusi alternatif berupa pelebaran jalan, yang menurutnya bisa menjadi langkah cepat untuk mereduksi kemacetan.
"Jalan di sekitar Simpang Dobi memang sempit dan mengecil. Kalau dilakukan pelebaran jalan, setidaknya kemacetan bisa dikurangi sambil menunggu realisasi pembangunan underpass," katanya.
Hasyim juga mendorong Pemko Medan untuk segera melakukan pembebasan lahan sebagai langkah awal pelebaran jalan. Menurutnya, pembebasan lahan tetap diperlukan, baik untuk pelebaran maupun jika underpass benar-benar akan dibangun.
“Jadi fokus dulu pada pelebaran jalan dan pembebasan lahannya. Karena sekalipun underpass jadi dibangun, tetap akan ada pembebasan lahan. Maka ini harus dilakukan segera,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemko Medan bersama DPRD Kota Medan sedang membahas RPJMD Kota Medan 2025-2029, yang memuat rencana pembangunan dua underpass hingga tahun 2029. Salah satu yang diusulkan adalah di kawasan Simpang Dobi, yang selama ini dikenal sebagai titik kemacetan parah di Kota Medan.
(NAI/NAI)
