Bahkan, masih banyak ditemui sampai saat ini di Medan upah para pekerja tidak berprikemanusiaan.

"Masalah upah ini menjadi pondasi utama untuk meningkatkan kesejahteraan di seluruh masyarakat. Bayangkan, kita masih sering mendengar ada upah yang sangat rendah tapi perilaku pimpinan perusahaan itu sangat menyakitkan. Jadi sistem perbudakan itu masih terjadi sampai sekarang," demikian disampaikan warga Hendra pada Reses Masa Sidang III Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 anggota DPRD Medan Afif Abdillah yang dilaksanakan di Jalan Garu I Ujung, Gang Kuini, Lingkungan 14, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Minggu (27/7).

Kemarin, lanjutnya, masih orang di sekitar kita hanya untuk mendapatkan gaji Rp1,4 juta per bulan, dari mulai jam 10.00 pagi hingga jam 10.00 malam tidak diperbolehkan duduk.

"Jika mau duduk, pekerja disuruh duduk di atas kompor agar lekas mati. Itu masih ada disebut sampai sekarang pak," katanya.

Dengan kondisi ini bagaimana anak-anak muda yang ingin bekerja tidak depresi, tidak frustrasi sehingga mereka melakukan hal-hal negatif. Terutama bermain game dan lain sebagainya. Bagaimana mereka tidak berpikir untuk mencari uang secara instan. Ini yang perlu diperhatikan.

"Jadi kesejahteraan masyarakat itu tentu harus dimulai dengan upah yang memadai," sarannya.

Dia juga menyarankan agar masyarakat jangan terlalu dimanjakan dengan banyaknya bantuan sosial ini itu dan sebagainya. Sehingga membuat masyarakat bermental meminta-minta. Namun bagaimana bisa menciptakan peluang kerja, peluang usaha dengan upah yang memadai. Sehingga bantuan sosial itu tidak diperlukan.

Warga lainnya, Dina juga mempertanyakan kenapa tidak ada pembahasan terkait upah minimum regional untuk anak-anak muda.

Menyahuti hal tersebut Afif UMR Kota Medan saat ini angkanya sebesar Rp3,7 juta kurang lebih. Namun pertanyaan kenapa perusahaan tidak memenuhi UMR tersebut? Memang agak sulit untuk memaksa perusahaan. “Sebab, ada perusahaan, ya sudah saya tutup saja perusahaannya sekian ratus orang jadi menganggur. Ini jadi membingungkan bagi kita.”

"Jadi sebenarnya kesempatan kerjanya yang paling penting dan peraturan di dalam perusahaan harus sesuai," ujar Afif.

Saya selalu bilang, sebenarnya Pembangunan yang besar di Medan ini pun, termasuk yang baru demon di Teladan, belum dibayar gajinya. Apa yang dikeluhkan pekerjanya, apa yang mau saya kirim ke Jawa. Rupanya tidak adakah orang Medan yang bisa kerja membangun Stadion Teladan itu? Pertanyaannya kenapa orang luar yang diprioritaskan, bukan orang Medan.

"Kita ngeluh angin saja bisa apalagi ngolah pasir," cetus Afif.

Dalam Reses tersebut, Mariani Nasution warga Garu 2, juga menyampaikan bahwa sampai usianya 69 tahun, dirinya tidak pernah mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Sementara teman-temannya banyak yang dapat.

Warga lainnya menyampaikan bahwa di Kecamatan Medan Amplas dari bidang pendidikan SMP Negerinya hanya ada dua unit. Sementara SMA-nya tidak ada.

"Jadi dari 120 ribu jiwa warga Kecamatan Medan Amplas anak anak kami yang mau masuk SMP 15 dan SMP 26 tidak sanggup menampung ya. Kami mohon ke Pak Afif 5 tahun ke depan minimal dibangun SMA dan dua unit lagi SMP di Kecamatan Amplas," pinta warga. (mc)

(RZD)