Analisadaily.com, Medan - Tender rehabilitasi rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara menyedot perhatian publik setelah tercatat menyedot anggaran hingga Rp1.239.100.000. Angka tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP dan menjadi salah satu pos belanja terbesar dalam daftar rehabilitasi fasilitas DPRD Sumut tahun ini.
Tak berhenti di situ, hasil penelusuran wartawan, Selasa (29/7/2025) di SIRUP pada bulan Juli tahun ini, proyek tersebut juga disertai belanja jasa konsultansi pengawasan senilai Rp79.302.000, sehingga total anggaran untuk rumah dinas Ketua DPRD mencapai lebih dari Rp1,3 miliar.
Ironisnya, dana besar ini digelontorkan di tengah meningkatnya tuntutan efisiensi anggaran dan transparansi penggunaan APBD dari masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi dan skala rehabilitasi yang menghabiskan dana sebesar itu, sementara berbagai fasilitas publik lainnya masih memerlukan perhatian serius.
Selain rumah dinas Ketua DPRD, dana miliaran rupiah juga dialokasikan untuk: Rehabilitasi Ruang Ketua dan Wakil Ketua DPRD: Rp870.950.000, Rehabilitasi Ruang Komisi DPRD: Rp786.000.000, Rehabilitasi Kamar Mandi Aula dan Gedung Paripurna: Masing-masing Rp137.770.000. Ditambah jasa konsultansi pengawasan untuk tiap proyek, total seluruh belanja mencapai lebih dari Rp3,4 miliar.
Pihak Sekretariat DPRD Sumut melalui Kepala Bagian Umum, Efi Julianti belum lama ini menegaskan, seluruh proses penganggaran dilakukan secara terbuka. "Semua program yang memakai dana APBD kami sampaikan secara transparan di SIRUP LKPP. Jadi, apa yang terlihat di SIRUP LKPP tersebut, itulah yang dilakukan, kecuali ada koreksi," ujarnya.
Namun, transparansi semata tidak cukup untuk menjawab kekhawatiran publik terkait efektivitas, urgensi, dan prioritas penggunaan dana daerah. Kritik terus bergulir, terutama soal standar pembiayaan yang dianggap "mewah" untuk bangunan yang bukan aset pelayanan langsung ke masyarakat.
Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumut Nezar Djoeli menanggapi tender rehab rumah dinas Ketua DPRD Sumut dengan anggaran signifikan Rp1,2 plus anggaran pengawasannya, merupakan satu hal yang ambigu tentang peletakan anggaran di Pemerintahan Provinsi Sumut.
“Pemerintah Sumut sedang efisiensi mengingat banyaknya utang dan keperluan dasar lainnya di RPJMD dari Gubsu terpilih yang sangat besar memerlukan anggaran, tetapi anggota dewan menikmati fasilitas yang bisa mencederai hati rakyat saat ini,” katanya.
Ditambah lagi, anggaran ruang komisi juga cukup besar. Padahal selama ini masih dinilai bagus ditambah lagi adanya maintenance. “Kalaupun direhab mungkin karpet saja. Itu berapalah. Ini merupakan satu cerminan bahwa wakil rakyat tidak mempresentasekan keprihatinan penggunaan anggaran. Padahal saat ini sedang gencar untuk efisiensi,” sebut Nezar lagi.
Menurut Nezar, Gubsu perlu melakukan evaluasi terhadap anggaran yang sifatnya tidak urgen mengingat rehabilitasi rumah dinas ketua DPRD dan ruang komisi yang belum signifikan. Termasuk juga rehabilitasi toilet yang masih belum diperlukan karena selama ini tetap ada perawatan.
“Walaupun dirasakan manfaatnya langsung oleh dewan, tapi ini mencederai hati rakyat,” tegas Nezar lagi.
