Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Ernawati Gulo, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Silvester Daeli, Camat Mandrehe dan Camat Lolofitu Moi, serta perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari masing-masing desa.

Dalam pertemuan itu, para kepala desa secara terbuka menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, khususnya terkait pengelolaan dana desa, pelaksanaan pembangunan yang belum maksimal, serta kebutuhan akan penguatan kelembagaan dan pembinaan perangkat desa.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Eliyunus secara tegas menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap pengelolaan anggaran desa.

"Pemerintah desa adalah ujung tombak pelayanan publik. Oleh karena itu, segala bentuk pengelolaan keuangan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Bupati.

Sebagai langkah nyata, Bupati Eliyunus memerintahkan Inspektorat Kabupaten Nias Barat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Tujuannya adalah untuk mencegah potensi penyimpangan, menegakkan tata kelola yang baik, serta memastikan bahwa setiap rupiah dana desa benar-benar sampai ke masyarakat dalam bentuk pembangunan yang nyata.

Pj. Sekda Ernawati Gulo dan Asisten I Silvester Daeli menegaskan kesiapan jajaran Pemkab untuk memfasilitasi proses audit, termasuk pembinaan teknis dan administratif terhadap perangkat desa. Mereka juga memastikan bahwa proses pembinaan akan dilakukan secara persuasif dan edukatif, namun tetap tegas dan profesional jika ditemukan pelanggaran. (PG)

(WITA)