"Terlihat asbes ruangan sidang sudah rusak dan tak layak digunakan sebagai tempat persidangan sengketa informasi publik. Begitu juga ruangan lainnya," ungkap Gubernur LIRA Sumut, H Rizaldi Mavi usai berkunjungan ke kantor KIP Sumut, baru-baru ini.

Kedatangan Rombongan LIRA Sumut disambut langsung Ketua KIP Sumatera Utara Dr Abdul Harris Nasution SH.MK di ruang kerjanya Jalan Al Falah Medan. Rizaldi Mavi datang tidak sendirian. Pria yang akrab disapa Mavi ini datang didampingi Ketua Satgas Anti Korupsi LIRA Sumut Erwandi.

Menurutnya, jika kantor KIP Sumut ini diperbaiki maka Sumut akan mempunyai marwah di mata masyarakat. Mavi juga berharap Gubsu Bobby Nasution turun langsung untuk melihat kondisi fisik kantor KIP Sumut.

Pada pertemuan itu, LIRA dan KIP Sumut berdialog terkait tata cara sengketa informasi publik, juga monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di berbagai badan publik di Sumut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Mavi juga menyoroti minimnya anggaran yang diterima KIP Sumut yang saat ini hanya Rp 1,9 miliar pertahun.

Ia berharap kepada Pemprov Sumatera Utara agar adanya penambahan anggaran sehingga KIP Sumatera Utara dapat bekerja maksimal.

Data diperoleh, sebelum Covid 19, anggaran KIP Rp 4,5 miliar, kemudian turun menjadi Rp 2,3 miliar setelah efisiensi dari pemerintah anggaran menjadi Rp 1.9 miliar. "Padahal, KIP Sumut sudah menunjukkan kinerja yang baik dan transparan," ujarnya.

Untuk diketahui, dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Pemprovsu meraih nilai peringkat 5 secara nasional, sebelumnya peringkat 9 dari bawah.

Lalu, peringkat e-Monev tahun 2024 meraih nilai informasi. Sebelumnya, meraih cukup informatif. Penyelesaian sengketa informasi sudah menurun menjadi 90 sengketa tahun 2024/2025 dari 250 permohonan sengketa sejak tahun 2022.

(YY/RZD)