
Analisadaily.com, Medan – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, dalam upaya membebaskan provinsi ini dari jerat narkoba.
Penegasan itu disampaikan langsung oleh anggota DPRD Sumut dari FPKB, Muniruddin Ritonga, menanggapi pernyataan tegas Gubernur Bobby Nasution dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Kamis (7/8/2025), yang menyebut bahwa Sumatera Utara harus segera "merdeka" dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
“Kami dari Fraksi PKB mendukung penuh langkah Gubernur yang ingin memerdekakan Sumut dari narkoba. Ini adalah musuh bersama yang telah merusak moral, mental, dan masa depan generasi muda,” tegas Muniruddin Ritonga.
Menurutnya, narkoba bukan hanya merusak individu, tapi juga telah menjadi akar dari berbagai tindakan kejahatan. Ia mencontohkan maraknya kasus pembunuhan, pencurian, dan kekerasan yang kerap dipicu oleh penyalahgunaan narkotika.
“Sudah banyak kejadian tragis yang disebabkan pengaruh narkoba. Bahkan, kita dengar ada anak yang tega membunuh orang tuanya sendiri karena sudah ketergantungan. Ini sudah sangat mengkhawatirkan,” ujarnya prihatin.
Sinergi dan Gerakan Massal DiperlukanMunir menekankan bahwa upaya mewujudkan Sumut bebas narkoba tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh satu pihak. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan lembaga pemerintahan untuk bersinergi, terutama aparat penegak hukum seperti Polri, TNI, Kejaksaan, dan BNN.
“Ini bukan kerja satu instansi saja. Butuh gerakan bersama. Kita jadikan bulan kemerdekaan ini sebagai momentum revolusi moral untuk menghancurkan sarang-sarang narkoba sampai ke akar-akarnya,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya peran tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, hingga aparatur desa dalam pencegahan. Menurutnya, para ustaz dan pendakwah bisa memberikan edukasi tentang bahaya narkoba dalam setiap ceramah.
“Pencegahan itu dimulai dari lingkungan terkecil. Dari rumah, sekolah, masjid, sampai ke tingkat desa. Semua harus terlibat aktif. Masyarakat juga jangan takut melapor bila mengetahui adanya peredaran narkoba,” tambah Ketua Ketua Lembaga Perlindungan (LPA) Sumut ini.
Sumut Tidak Boleh Lagi Jadi Provinsi "Juara Narkoba"
Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan bahwa Sumut tidak bisa terus-menerus menjadi "juara bertahan" dalam kasus narkoba. Data dari Kesbangpol Sumut menyebutkan, sekitar 1,7 juta jiwa dari total 15,78 juta penduduk Sumut telah terpapar narkoba.
Bobby menyoroti sejumlah jalur distribusi narkoba yang tersebar di wilayah daratan, pelabuhan kecil, hingga lintasan ilegal dari luar negeri seperti Thailand. Ia menegaskan, seluruh pintu masuk narkoba harus ditutup rapat.
“Kita sudah sepakat dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan. Semua pintu masuk akan ditutup. Ini bukan tugas satu pihak, tapi tugas kita semua. Pencegahan harus disertai dengan tindakan nyata,” tegas Bobby.
Dengan semangat kolaborasi dan revolusi moral ini, Gubernur Bobby dan DPRD Sumut berharap Sumatera Utara bisa segera keluar dari stigma buruk sebagai provinsi dengan penyalahgunaan narkoba tertinggi, dan menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan generasi yang sehat dan produktif.
(NAI/NAI)