Di antara OPD yang didatangi yaitu Dinas Perkimhub dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dua OPD ini merupakan OPD yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dalam sidak itu, Panguhum Nasution banyak menemukan ASN yang tidak hadir. Begitu juga pegawai non ASN atau tenaga honorer.

"Masing masing OPD yang kita datangi banyak ASN yang tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas," kata Panguhum usai melakukan sidak.

Seperti di Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan, ASN yang tidak hadir mencapai 46% dan yang hadir 54%. Dan untuk tenaga honorer yang tidak hadir 14%.

Kemudian Dinas Dukcapil ASN yang tidak hadir sebanyak 16% dan yang hadir hadir 84%. Dan untuk pegawai honor yang tidak Hadir 28%.

Didampingi oleh BKPSDM, Panguhum mengatakan, dalam sidaknya, ia tidak menentukan jadwal tertentu dan akan melakukan sidak ke dinas-dinas lainnya.

"Pokoknya akan kita kunjungi semua OPD, termasuk yang di kecamatan, puskesmas dan sekolah," katanya.

Sebagai sanksi awal kata Panguhum, ia telah memerintahkan bagi yang tidak mengikuti apel pagi hari atau yang tidak hadir akan mengikuti apel pagi besok pagi bersama PJ. Sekretaris Daerah di halaman kantor bupati.

"Baik ASN atau tenaga honorer yang tidak hadir, besok harus apel pagi di halaman kantor bupati," tegas Panguhum.

Panguhum menjelaskan, kedatangannya ke Dinas Dukcapil dan Perkimhub guna memastikan pelayanan Dukcapil dan Perkimhub berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

"Ini juga bagian dari evaluasi, efektivitas pelayanan, serta mengidentifikasi masalah atau kendala yang mungkin terjadi dalam proses pelayanan," tegasnya.

Panguhum mengingatkan, sebagai pelayan masyarakat setiap aparatur harus meningkatkan kinerja dan kedisiplinan serta profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan.

"Hal ini sangat penting, agar pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," paparnya.

(ATS/DEL)