Analisadaily.com, Medan – Menindaklanjuti keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI terkait pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, Abdul Rahim Siregar, mendesak Gubernur Sumut Bobby Nasution beserta seluruh Bupati dan Wali Kota di Sumut untuk segera menindaklanjuti pengusulan tersebut sebelum batas waktu 20 Agustus 2025.
ni momen penting. Kita jangan menunggu sampai kesempatan ini lewat. Puluhan ribu guru, tenaga honorer, perawat, dan teknisi yang sudah belasan tahun mengabdi menanti kejelasan status. Mereka ini pahlawan tanpa tanda jasa, dan pengabdian mereka harus dihargai dengan langkah nyata,” ujar politisi PKS dari Dapil Sumut 7 (Tabagsel) ini dalam siaran persnya, Kamis (14/8/2025).
Abdul Rahim Siregar menegaskan bahwa saat ini tahapan masih pada proses pengusulan, sehingga masih akan ada tahap lanjutan terkait penentuan kuota dan pengangkatan. “Kalau soal ketersediaan anggaran, itu sudah menjadi tugas kepala daerah ( Gubsu, Bupati dan Walikota ) dan DPRD untuk memikirkannya. Ingat, guru dan perawat ini adalah rakyat Sumatera Utara juga, mereka layak mendapatkan hak dan penghargaan,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jika pemerintah daerah terlambat atau tidak mengajukan usulan, kesempatan berharga ini akan terlewatkan. “Kita tidak ingin menyesal di kemudian hari hanya karena lalai bertindak sekarang. Saya berharap ini menjadi atensi serius Saudara Gubernur dan semua kepala daerah di Sumut,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pengusulan PPPK paruh waktu ini bisa menjadi kado berharga dan terindah bagi rakyat di HUT RI ke-80. “Bayangkan, di tengah perayaan kemerdekaan, pemerintah memberikan kepastian kepada mereka yang telah lama mengabdi. Ini akan menjadi hadiah yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup,” ujarnya penuh harap.
Abdul Rahim Siregar menutup dengan pesan moral bahwa menghargai pengabdian para tenaga pendidik dan tenaga kesehatan bukan hanya soal kebijakan administrasi, tapi juga cermin dari komitmen kemanusiaan dan kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya.
(NAI/NAI)
