Analisadaily.com, Medan — Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, Subandi, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat harus benar-benar menyasar masyarakat miskin ekstrem, sebagaimana yang menjadi pesan utama Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan.
Menurutnya, Sekolah Rakyat adalah langkah strategis pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. “Catatan penting dari pidato Presiden adalah memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem bisa mendapatkan pendidikan layak. Itu tujuan utama Sekolah Rakyat,” ujar Subandi usai sidang paripurna, Medan, Jumat (8/8/2025).
Ia mencontohkan gambaran keluarga miskin ekstrem sebagaimana disampaikan Presiden: rumah miring nyaris roboh, pendapatan orang tua hanya satu juta rupiah per bulan dengan tanggungan lima anak, dan semua aktivitas keluarga dilakukan di satu ruangan. “Inilah yang disebut miskin ekstrem atau dalam istilah sekarang, desil satu,” jelasnya.
Subandi menyebut, di Sumut saat ini terdapat enam lokasi Sekolah Rakyat, masing-masing berada di Sentra Insaf Kutalimbaru (150 siswa SMP), Sentra Bahagia Medan Tembung (SMP), Pemko Tebing Tinggi (SMA, 100 siswa), UIN Sumut Kampus 5 Tebing Tinggi (SMA), SMK Negeri Pertanian Padang Sidempuan (SMA, 75 siswa), Pemkab Tapanuli Selatan (SD dan SMP, 100 siswa), dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan (SD dan SMP, 100 siswa).
Ia menegaskan, semua kebutuhan siswa berada di bawah tanggung jawab Dinas Sosial, sedangkan tenaga pendidik merupakan kewenangan Dinas Pendidikan. Program ini, kata Subandi, diperuntukkan bagi anak-anak yang sama sekali tidak mampu bersekolah karena keterbatasan ekonomi. “Di pinggiran pantai, masih banyak rumah ukuran 4x4 meter. Ada orang tua yang penghasilannya hanya Rp48 ribu per hari. Anak-anak seperti inilah yang harus diutamakan,” ujarnya.
Untuk memastikan tujuan program tercapai, Subandi mengingatkan pentingnya peran kepala asrama dalam mendampingi siswa. “Kalau ada siswa yang keluar sebelum tamat, berarti pembinaan belum berhasil. Kepala asrama memegang peran penting untuk menjaga komitmen anak-anak sampai lulus,” katanya.
Ia juga menyoroti adanya temuan yang mengecewakan, di mana terdapat siswa Sekolah Rakyat yang ternyata berasal dari keluarga ASN dan bahkan memiliki mobil. “Ini jelas keliru. Jatah anak miskin jangan diambil oleh yang mampu. Kalau sistem rekrutmen seperti ini dibiarkan, tujuan memutus rantai kemiskinan tidak akan tercapai,” tegasnya.
Subandi meminta agar koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlibat dalam seleksi siswa lebih selektif, dan bila ditemukan pelanggaran, segera dilakukan pergantian. “Koordinator PKH yang tidak objektif, apalagi memasukkan anaknya sendiri yang mampu, harus diganti. Kita ingin Sekolah Rakyat benar-benar menjadi jalan keluar dari kemiskinan, bukan ajang bagi yang tidak berhak,” pungkasnya.
(NAI/NAI)
