Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik di media sosial, yang dinilai lebih menciptakan masalah daripada menyelesaikannya.

Erni melaporkan HS kepada Polda Sumut setelah mendapati komentar HS di kolom komentar sebuah berita di media sosial hastara, yang berjudul "Bestie Politik".

Dalam berita tersebut, Erni dan Gubernur Sumut Bobby Nasution dianggap melemahkan fungsi pengawasan legislatif. Tindakan Erni ini menuai kritik, di mana banyak pihak menganggapnya anti kritik dan tidak mampu menangani permasalahan dengan bijak.

Pengamat Politik Bakhrul Khair Amal menilai bahwa tindakan Erni menunjukkan kurangnya kedewasaan dalam berpolitik.

Ia menyarankan agar Erni menerima kritik dan berdiskusi dengan para anggota dewan dan masyarakat, sebagai bentuk penyelesaian yang lebih konstruktif.

"Seharusnya dia bisa bertabayun dan berdiskusi lalu bertanya. Penyelesaian itu kan bisa dilakukan dengan perspektif kepemimpinan," ucap Bakhrul, Senin (18/8).

Bakhrul juga menambahkan bahwa komentar yang diberikan HS dan netizen lainnya di media sosial tidak terlampau merugikan. Ia berpendapat bahwa komentar tersebut merupakan bahasa umum dan tidak menyinggung secara langsung.

Menurutnya, laporan yang dibuat Erni sebaiknya lebih dipertimbangkan dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada ahli bahasa untuk memahami konteksnya.

Lebih lanjut, Bakhrul mengingatkan bahwa permasalahan ini sebaiknya diselesaikan secara internal di DPRD Sumut, bukan melalui jalur hukum.

"Bahasa yang dipakai dalam komentar itu kan bahasa umum yang sering terdengar oleh kita. Tidak ada tendensi. Tapi nanti juga harus dicek dengan ahli bahasa," imbuhnya.

Ia juga menekankan pentingnya pemimpin untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan lebih dewasa.

Menurutnya, dengan melaporkan masalah ini ke ranah hukum, Erni menunjukkan ketidakmampuannya menyelesaikan masalah secara pribadi, dan hal ini berpotensi menciptakan pandangan buruk di mata masyarakat mengenai kinerja mereka sebagai wakil rakyat.

Sebagai kader Partai Golkar Sumut, Erni dan HS diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan ini dengan dialog yang baik.

Konflik semacam ini tidak hanya menggangu stabilitas di dalam partai, tetapi juga berpotensi menciptakan kegaduhan yang tidak perlu di ranah politik Sumut.

Bakhrul pun mengingatkan bahwa fungsi mereka sebagai pejabat publik adalah untuk menciptakan dan menjaga stabilitas, bukannya memperkeruh keadaan.

Diharapkan, ke depan, para pemimpin dapat lebih bijaksana dalam menghadapi kritik dan masalah yang datang, tanpa harus terjebak dalam tindakan yang dapat merugikan citra mereka dan lembaga yang mereka pimpin.

(JW/RZD)