Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Zainul Arifin Kecamatan Medan Petisah yang merupakan wilayah hukum Polsek Medan Baru, Polrestabes Medan.

Akibatnya empat unit mobil terparkir diarea tertimpa tersebut dan delapan unit sepeda motor ditambah satu gerobak pedagang sate.

Anggota Komisi I DPRD Medan, Robi Barus mengatakan, pihaknya pernah membentuk panitia khusus (pansus) papan reklame atau billboard.

"Kita pernah bentuk pansus reklame. Ada tiga belas ruas jalan yang tidak boleh dipasang papan reklame. Kita 'kan lihat medan ini macam hutan reklame. Jadi dalam hal ini Pemko Medan lalai hingga memakan korban, tindak tegaslah jangan tebang pilih, bagaimana sih pemerintah Kota Medan melindungi rakyatnya, apalagi sampai ada korban. Kita minta Pemko Medan agar membersihkan papan reklame yang ilegal, izin dan pajak reklame itukan merupakan sumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan sudah diatur dalam perda," ujar Robi Barus, Sabtu (16/8).

Lebih lanjut, Ketua fraksi Partai PDI Perjuangam ini menuturkan pihak kepolisian pun harus transparan menindaklanjuti dan memproses hukum kejadian tersebut.

"Tindak tegas pengusaha papan reklamenya jangan tebang pilih cek izinnya jangan takut biar ada efek jera bagi pengusaha-pengusaha papan reklame yang nakal. Dan tidak terjadi lagi hal yang sama ke depannya," tegasnya.

Berita sebelumnya, Tumbangnya papan reklame, Jalan Zainul Arifin, Medan pada Selasa malam (12/8), mengundang perhatian dari Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sumut. Polisi diminta untuk memanggil dan memeriksa pengelola papan reklame tersebut.

Desakan itu disampaikan Ketua Komisi 3 Dewan K3 Provinsi Sumatera Utara TM Yusuf. Kepada media, Rabu (13/8), ia meminta agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus papan reklame yang menelan korban tersebut.

(RRS/RZD)