
Analisadaily.com, Medan - Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut) mempersoalkan pelayanan medis di Rumah Sakit (RS) Mitra Medika Sibolga. Apalagi baru-baru ini viral di media sosial soal pelayanan medis di rumah sakit tersebut.
Demikian prosesi rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi E DPRD Sumut bersama manajemen RS Mitra Medika Sibolga dan BPJS Kesehatan serta Perhimpunan RS Seluruh Indonesia (Persi) Sumut di Ruang Badan Anggaran Gedung DPRD Sumut, Kamis (21/8).
Rapat dihadiri Ketua Komisi E DPRD Sumut HM Subandi, Wakil Ketua Dr dr Meriahta Sitepu dan Sekretaris Edi Surahman Sinuraya, dan anggota Rahmansyah Sibarani, Dameria Pangaribuan, Fatimah dan Tomas Dachi.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut, Meriahta Sitepu dalam pendapatnya, mengingatkan tenaga medis agar bekerja dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan hati nurani, dan tidak mengabaikan komunikasi dengan keluarga pasien.
"Masalah hidup dan mati adalah kuasa Tuhan. Tapi bagaimana tenaga medis melayani pasien, itu tanggung jawab yang harus dijalankan sepenuh hati. Jangan sampai kelalaian komunikasi justru membuat keluarga merasa ditinggalkan," ucap Meriahta.
Anggota Komisi E lainnya, Fatimah, menuding bahwa sering kali polemik timbul karena informasi yang tidak disampaikan secara tuntas. Ia menegaskan, jika rumah sakit tidak transparan, maka publik wajar menilai ada kesalahan.
"Kalau informasi tidak jelas kepada keluarga pasien, pihak rumah sakit pasti dianggap salah. Ini harus dihentikan. Jangan biarkan kasus-kasus seperti ini berulang dan membuka ruang bagi spekulasi publik maupun intervensi pihak luar," tutur Politisi PKS tersebut.
Senada, Ketua Komisi E, Subandi menyampaikan, setiap tindakan medis harus dicatat dan dijelaskan detail kepada keluarga. "Jam berapa pasien masuk, tindakan apa yang dilakukan, semua harus terang. Kalau tidak, rumah sakit hanya akan menimbulkan kecurigaan," kata Politisi Gerindra tersebut.
Rahmansyah Sibarani menilai, kasus ini menjadi viral karena lemahnya manajemen komunikasi pihak rumah sakit. Ia menegaskan, keterbukaan adalah kunci agar kepercayaan masyarakat tidak hilang.
"Rumah sakit harus melibatkan keluarga pasien sejak awal. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jika tidak, masyarakat akan terus meragukan integritas pelayanan medis," ucapnya.
Bahkan Rahmansyah mengaku, pernah sekali berurusan dengan pihak manajemen RS Mitra Medika tersebut. Ketika itu, dia meminta pertolongan agar menolong seorang pasien agar dirujuk ke rumah di Medan. Akan tetapi, perwakilan RS tidak memberikan respons yang baik. Esoknya, perwakilan RS mengaku, tidak mengetahui bahwa yang menghubungi anggota DPRD Sumut dari Fraksi NasDem.
Rahmansyah berharap, seharusnya dalam pelayanan tidak melihat siapa yang harus ditolong. Lakukan standar operasional prosedur (SOP) yang sesuai walaupun seorang masyarakat biasa.
"Ini bukan sekadar pelayanan administrasi, tapi menyangkut hidup dan mati orang. Jika rumah sakit tidak mampu transparan, maka kepercayaan publik akan runtuh," kata Ketua Fraksi Nasdem tersebut.
Sementara itu, Direktur RS Mitra Medika Sibolga, Ratna Wati menegaskan, salah satu fenomena peristiwa viral sebelumnya di media sosial yang menyangkut nyawa seorang balita bukanlah kasus penyakit usus berlipat.
"Pada saat operasi yaitu pasien dipanggil ke dalam bukan usus berlipat, tetapi usus buntu yang pecah dan bernanah. Anak itu usia 5 tahun, kemudian pada saat operasi terjadi keburukan, di mana pasien dibantu alat bantu nafas," ujarnya mengklarifikasi.
Ia menjelaskan, setelah tindakan operasi, pasien tersebut masuk ke ICU dan dibantu alat bantu nafas selama beberapa hari. Kemudian pasien dikonsulkan ke dokter syaraf. Pasalnya. RS tersebut tidak mampu menangani kondisi dari pasien tersebut, sehingga dilakukan rujukan.
"Kemudian pasien keluar dari ICU pada tanggal 30 Juli 2025, sampai pasien direncanakan untuk dirujuk pada tanggal 6 Agustus, namun keluarga menolak, kami sudah mencoba menjelaskan secara langsung kepada pasien terkait apa yang terjadi," ucapnya.
Terakhir, Dirut RS Mitra Medika berjanji akan menindaklanjuti saran Komisi E DPRD Sumut terkait perbaikan pelayanan medis ke depannya.
Komisi E DPRD Sumut sendiri belum mengambil kesimpulan dan menunggu hasil investigasi resmi dari Dinas Kesehatan Sumut. Namun, para anggota dewan mengingatkan bahwa RS Mitra Medika Sibolga dan rumah sakit lainnya di Sumut tidak boleh lagi bermain-main dengan urusan nyawa pasien.