"Kami mendukung sepenuhnya KPK untuk memberantas korupsi dan pemerasan yang diduga dilakukan Wakil Menteri Tenaga Kerja RI lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kami juga menegaskan, DPC LSM Penjara Kota Medan juga siap memantau kinerja para aparatur negara yang menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk melakukan tindakan korupsi, pemerasan dan lainnya yang merugikan negara dan rakyat,” tegas Ketua DPC LSM Penjara Kota Medan, Ahmad Rizal didampingi Sekjen DPC LSM Penjara Johan Merdeka dan Bendahara Dewanta Andrico Karo Karo di Medan, Kamis (21/8).

Dijelaskan Ahmad Rizal yang biasa disapa Bang Bhoy, praktik korupsi atau pemerasan berkedok program kerja banyak terjadi di institusi pemerintah, mulai kementrian hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota, bahkan korupsi dilakukan secara bersama-sama alias berjemaah.

Itulah sebabnya, tambah Bang Bhoy, untuk memberantas korupsi dan pemerasan, LSM Penjara hadir di Kota Medan sebagai sosial kontrol untuk mengawasi, mengkritik dan memberi solusi kepada aparatur negara khususnya Kota Medan supaya benar-benar bekerja menjalankan amanat rakyat, sehingga program-program pemerintah berjalan baik dan benar agar berdampak pada kesejahteraan masyarakat Medan.

“LSM Penjara juga mendesak KPK memiskinkan para menteri atau wakil menteri serta pejabat negara khususnya dan koruptor umumnya yang ditangkap karena melakukan korupsi. Apalagi, praktik korupsi sudah merajalela di negeri ini,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Sekjen LSM Penjara Kota Medan, Johan Merdeka. “Kita tahu bahwa penindakan korupsi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ketujuh. Apalagi Beliau juga sangat serius untuk memberangus korupsi. Selain itu, kita ketahui bersama, presiden sudah mengeluarkan statemen bahwa sekalipun kader Gerindra yang melakukan korupsi, akan dipecat,” kata Johan Merdeka.

Dikatakannya, dengan hadirnya LSM Penjara Indonesia Kota Medan, kami dan warga Medan berharap tidak ada lagi aparat pemerintah dan aparat hukum yang seenaknya melakukan penyimpangan dan penyelewengan anggaran atau uang rakyat.

Bahkan, lanjutnya, LSM Penjara Indonesia Kota Medan akan mengkritisi beberapa proyek yang ditinggalkan Bobby Nasution saat menjabat Walikota Medan. “Kita lihat, banyak proyek belum selesai saat itu dan kami menduga terindikasi ada kerugian negara. Contohnya pengerjaan Lapangan Merdeka, Stadion Teladan, Kebun Bunga dan sebagainya,” ungkapnya.

Johan Merdeka berharap, siapa pun pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, kewenangan dan uang rakyat harus diproses. Di sinilah peran LSM Penjara Indonesia Kota Medan untuk mengawasi dan melakukan kontrol tugas dan fungsi agar pejabat melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka untuk benar-benar bekerja maksimal.

“Kami akan melakukan upaya atau langkah bagaimana pemerintah kota benar benar bersih. Kami lakukan sesuai mekanisme dan administrasi. Misalnya menyurati dan kalau tidak ada respons, kami lakukan aksi massa ke DPRD, kejaksaan dan polisi. Khusus di Kota Medan, sambungnya, kami tidak sekadar hadir agar Medan bersih tapi dapat dirasakan secara maksimal,” tutupnya.

(HEN/RZD)