"Kami menilai bahwa mulai dari era Presiden Joko Widodo hingga rezim saat ini. Kami menganggap negara telah gagal dalam menjamin kesejahteraan dan keamanan warganya," ucap salah seorang massa aksi.

Dalam pernyataan sikap yang diterima, AKBAR SUMUT menyoroti berbagai isu, termasuk Omnibus Law, pelemahan KPK, proyek Food Estate, hingga manipulasi regulasi untuk melanggengkan dinasti politik. Kekacauan ini, menurut mereka, berlanjut di bawah pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden yang baru, dengan kebijakan yang dinilai gegabah, seperti Kabinet gemuk, kenaikan PPN, serta pengesahan UU TNI dan RUU Polri yang menjadikan institusi tersebut super power.

AKBAR SUMUT juga menyoroti ironi antara kesulitan ekonomi rakyat dengan kemewahan yang dinikmati anggota DPR RI. Mereka menyebut DPR sebagai lembaga yang mengabaikan penderitaan rakyat, sementara para wakil rakyat hidup bergelimang fasilitas mewah yang dibiayai dari pajak.

"Di tengah gelombang protes, anggota DPR justru menghina tuntutan rakyat dengan menyebut rakyat tolol, rakyat jelata," bunyi pernyataan tersebut.

Kemarahan para demonstran semakin memuncak dengan adanya insiden kekerasan yang menimpa demonstran, khususnya kematian Affan dan Kheza. AKBAR SUMUT menegaskan bahwa mereka tidak akan diam dan akan menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk merebut kedaulatan rakyat. Mereka menuntut negara mengusut tuntas pelaku dan mengadili seluruh aparat keamanan yang terlibat.

Sebagai puncak dari aksi ini, AKBAR SUMUT menyampaikan tujuh tuntutan utama:

Bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Partai Politik, serta membentuk Dewan Rakyat.

Batalkan semua kenaikan pajak dan alihkan anggaran untuk kebutuhan dasar rakyat, yaitu Pendidikan dan Kesehatan.

Lakukan evaluasi dan reformasi menyeluruh terhadap Institusi Kepolisian. Usut tuntas pelaku yang menewaskan Affan.

Tolak upah murah buruh dan berikan jaminan kesejahteraan bagi pekerja.

Hentikan perampasan ruang hidup rakyat.

Hentikan brutalitas kepolisian dan bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

Tolak Multifungsi TNI dan cabut UU TNI Nomor 2 Tahun 2025.

AKBAR SUMUT juga mengimbau masyarakat untuk tidak terpecah belah, dan menyadari bahwa musuh bersama mereka adalah pemerintah yang dianggap telah merampas hak-hak rakyat.

"Kami menyerukan solidaritas sesama warga untuk saling membantu dan melindungi, khususnya warga minoritas," ucap salah seorang orator aksi.

Dalam aksi ini mereka juga membakar ban bekas di persimpangan Jalan dan dalam aksi tersebut juga mendapat pengawalan dari pihak kepolisian.

(JW/RZD)