Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya dugaan praktik pengkotak-kotakan wartawan di Kabupaten Madina.

‎“Diminta kepada Bupati Madina untuk mengkoreksi Diskominfo, khususnya Bidang Pengolahan Data dan Informasi yang telah diduga menerapkan pengkotak-kotakan wartawan, sebagaimana sudah terjadi,” ungkap M. Syawaluddin kepada wartawan dalam kegiatan Coffee Morning yang dilaksanakan di Pujasera Lia Garden Panyabungan, Selasa (2/9/2025).

‎Menurutnya, peran wartawan sebagai pilar demokrasi tidak seharusnya dibeda-bedakan oleh lembaga pemerintah daerah.

‎Ia menilai praktik semacam itu justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan mengganggu hubungan kemitraan antara pers dengan pemerintah.

‎Syawaluddin juga menegaskan, SMSI Madina akan terus mengawal isu ini agar pemerintah daerah dapat menempatkan pers sebagai mitra strategis, bukan justru diperlakukan secara diskriminatif.

‎Menanggapi hal tersebut, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Madina, Sabaruddin Nasution, membantah adanya praktik pengkotakan wartawan di instansi pemerintah tersebut

‎“Kalau dari saya, tidak pernah ada mengkotak-kotakan rekan-rekan wartawan,” tegas Sabaruddin singkat saat dihubungi. (RES)

(WITA)