Pertemuan tersebut dihadiri pimpinan DPRD lengkap Ketua Erni Ariyanti Sitorus (Golkar), Wakil Ketua Sutarto (PDIP), Ihwan Ritonga (Gerindra), Ricky Antoni (Nasdem), Salman Alfarisi (PKS), serta anggota DPRD Meryl Rouli Saragih (PDIP) dan Kiki Handoko (Gerindra).

Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, secara terbuka mengakui salah satu kelemahan DPRD saat ini adalah kurang aktif membangun komunikasi dengan generasi muda, khususnya mahasiswa.

“Ini evaluasi bagi kami. Kami menyadari minimnya dialog membuat banyak aspirasi tidak terserap dengan baik. Kami memohon maaf atas kekurangan itu,” ujarnya.

Aliansi Cipayung Plus dalam kesempatan tersebut menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Sumut, dorongan percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset, hingga kritik atas pelaksanaan kegiatan DPRD seperti sosialisasi perda, reses, dan wawasan kebangsaan yang dinilai kurang tepat sasaran.

Menanggapi kritik itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto (PDIP) menegaskan pihaknya membuka ruang pengawasan publik. “Kami pastikan program dewan tepat sasaran. Namun, mahasiswa juga bisa ikut mengawasi agar transparansi tetap terjaga,” katanya.

Sementara anggota DPRD Meryl Rouli Saragih (PDIP) menuturkan, keterlibatan mahasiswa terus diupayakan melalui program parlemen tour. “Kami ingin mahasiswa hadir langsung di paripurna, memberi kritik dan saran tanpa batas,” ucapnya.

Dalam isu TPPO, Erni Ariyanti menegaskan persoalan tidak bisa dilihat hanya dari sisi pemulangan korban. “Pencegahan itu kunci. Kalau pintu utama sudah dari Sumut, kita harus bongkar oknum yang bermain di balik izin keberangkatan,” tegasnya.

Erni menambahkan, seluruh aspirasi mahasiswa telah ditabulasi dan akan diteruskan ke DPR RI. “Kami berkomitmen menjadikan tuntutan ini bagian dari agenda nasional. Kami mohon dukungan agar bisa berjalan efektif,” pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua lll Ricky Antony terpancing dialog lepas dengan perwakilan mahasiswa. Walau sempat dibatasi Ketua DPRD Sumut, namun Ricky memaksa ingin meluruskan pemikirannya.

Awalnya dari perwakilan HMI mengusulkan agar ke depan anggota legislatif dari jebolan pendidikan strata dua atau magister. Menjawab itu, Ricky mengatakan, usulan itu bisa membatasi orang bak yang berkualitas tapi tidak lulusan S2. Namun, mahasiswa membalas dengan pertanyaan, apakah selama ini yang berhasil lolos menjadi dewan mereka yang bersih..Perdebatan langsung di cut oleh Ketua Erni yang tidak ingin memperpanjang diskusi.

(NAI/NAI)