Berdasarkan uraian kronologi, pengusiran oleh oknum anggota DPRD Sumut itu dilakukan terhadap wartawan Mistar, Muhammad Ari Agung.

Saat itu Ari baru saja memasuki ruang rapat dan mulai mendokumentasikan jalannya RDP. Namun, Edi Surahman tiba-tiba berdiri dari kursi pimpinan rapat dan menegur dengan nada tinggi.

Ari pun kemudian dikeluarkan dalam rapat tersebut dan tidak diperbolehkan meliput.

Ketua AJI Medan Tonggo Simangunsong mengecam pengusiran wartawan Mistar dalam melakukan tugasnya meliput di lingkup DPRD Sumut.

"Ini menunjukkan sikap arogansi anggota DPRD yang lupa bahwa tugasnya bekerja untuk kepentingan publik. AJI mengecam tindakan arogansi yang menghambat kerja kerja jurnalis," kata Tonggo, Selasa (16/9/2025).

Tonggo mengingatkan tentang kebebasan jurnalis yang dilindungi oleh Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999.

Pekerjaan jurnalis adalah menyampaikan informasi kepada publik serta berhak mendapatkan informasi terkait kinerja wakil rakyat.

"Dalam hal ini, anggota DPRD harusnya paham hak publik dalam mengakses informasi dan mengetahui apa yang mereka kerjakan, dan tugas jurnalis adalah untuk memberitakan itu. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk mengusir wartawan dari ruang publik itu," tegas Tonggo.

Tindakan pengusiran yang terjadi kian memperpanjang perintangan terhadap kerja kerja jurnalis. AJI Medan mencatat pada 2024 lalu, 27 kasus kekerasan dan peringatan terhadap jurnalis di Sumut terjadi.

Hal itu sebut Tonggo bertentangan dengan kebebasan pers khususnya UU Pers No. 40 tahun 1999, di mana dalam pasal 18 ayat 1 disebutkan bahwa pekerjaan jurnalis tidak dapat dihalang-halangi dalam melakukan tugasnya, dan sanksi atas pelanggaran itu adalah hukuman penjara maksimal dua tahun dan denda Rp 500 juta.

"Jika wakil rakyat dan pejabat publik justru menghalang-halangi pekerjaan jurnalis itu, maka mereka sebenarnya tak paham demokrasi, di mana kebebasan pers kita dijamin oleh Pengusiran adalah sikap arogansi dan tidak mencerminkan sikap seorang pelayan publik," kata Tonggo.

"Karena itu, AJI Medan, mengecam tindakan itu, dan merupakan sikap yang tidak mencerminkan wakil rakyat dan pejabat publik."

Atas peristiwa itu AJI Medan menyampaikan

1. Mengecam tindakan penghalang halangan terhadap kerja kerja jurnalis yang dilakukan oleh anggota DPRD Sumut.

2. Mendesak pimpinan DPRD Sumut untuk menyampaikan kepada jajarannya untuk menghargai kerja kerja jurnalis serta menghentikan tindakan penghalang halangan kerja kerja jurnalis.

3. Mengingatkan kepada jurnalis akan pentingnya mempedomani kode etik dan UU Pers.

(REL/RZD)