"BTS Ini kita lakukan di 11 daerah dan saat ini lima kepala daerah sudah mengambil alih," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Sesditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Ahmad Yani dalam Press Background: Konektivitas Antarwilayah untuk Pemerataan Ekonomi di Jakarta, Senin (15/9/2025).

Dia menyebutkan lima kota yang sudah mengambil alih program itu meliputi Denpasar, Bali; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Medan, Sumatera Utara; Bandung, Jawa Barat; dan Solo, Jawa Tengah.

Dikatakan Yani layanan BTS yang dibiayai mandiri oleh Pemprov Bali didanai bersumber dari dana opsen pajak kendaraan. Di mana sejumlah pemerintah kota yang ada di Bali ‘patungan’ untuk membiayai angkutan umum tersebut.

"Sekarang sudah diambil alih dengan dana opsen yang dari pajak kendaraan. Mereka kerjasama di beberapa (daerah) antara provinsi, kabupaten/kota. Ada (Kabupaten) Bandung (Bali), kemudian Kota Denpasar dan kabupaten lainnya," ujarnya.

"Mereka seperti kaya 'saweran' lah yang diambil dananya dari dana opsen. Begitu juga Banjarmasin begitu. Bandung (Jawa Barat) alhamdulillah diambil juga. Nah, ini dilakukan, diambil dengan menggunakan dana opsen dari pajak kendaraan bermotor," tambah Yani.

Program BTS merupakan inisiatif transportasi dari Kemenhub, yang mana pemerintah membeli layanan transportasi dari operator untuk menyediakan transportasi umum.

Skema ini dirancang untuk meningkatkan transportasi umum di wilayah perkotaan dengan meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Lebih lanjut Yani menuturkan program BTS yang dibuat itu untuk menciptakan angkutan umum perkotaan serupa TransJakarta di sejumlah wilayah.

"BTS beberapa daerah alhamdulillah sudah mengambil alih BTS yang tadinya kita memang hanya melakukan program ini untuk menstimulus bagaimana meng-create angkutan umum yang lebih baik atau yang hampir sama dengan Transjakarta," ucap Yani.

Sebelumnya, program BTS pada tahun 2024 melayani 11 kota meliputi Pelembang, Medan, Denpasar, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung, Surabaya dan Balikpapan dengan anggaran secara keseluruhan mencapai Rp437,89 miliar.

Dia berharap dengan telah dilakukannya penyerahan ke pemda, alokasi subsidi dapat diberikan kepada wilayah-wilayah lain yang akan dikembangkan angkutan perkotaannya.

Layanan tersebut akan diprioritaskan untuk lima lokasi lanjutan, yakni Banyumas, Manado, Balikpapan, Bekasi, dan Depok. Pada tahun depan, subsidi layanan angkutan perkotaan BTS tahun anggaran 2026 senilai Rp82,67 miliar.

Melalui program tersebut, terjadi pergeseran penggunaan transportasi dari kendaraan roda dua dan beralih menggunakan BTS.

(ANT/DEL)